Warga Jalai Intan Jaya Mengungsi Usai Masuknya Pasukan TNI

SEJUMLAH warga Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, mulai meninggalkan rumah mereka sejak pekan lalu. Penyebabnya, kehadiran pasukan TNI non-organik yang masuk ke kampung tersebut pada 11 September 2025. Gelombang pengungsian ini disebut makin besar setelah aparat menempati sejumlah fasilitas umum, termasuk rumah ibadah dan sekolah.

“Pendudukan militer memaksa warga meninggalkan rumah,” kata Pigai Wegobi, pemuda adat sekaligus Koordinator Grup Aksi Amnesty Internasional Indonesia Papua, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Ahad, 14 September 2025.

Pigai menyebut pasukan TNI menempati Gereja Katolik Jalai serta rumah guru di SD Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Jalai tanpa persetujuan pengelola. Ia juga menyampaikan aparat berencana mendirikan pos baru di sekitar gereja GKII Jalai, di antara dua aliran sungai yang selama ini menjadi sumber aerial bersih masyarakat. “Di hutan-hutan mereka semuanya kuasai, sehingga masyarakat memilih keluar kampung,” ujar dia.

Informasi tentang penambahan pasukan juga sebelumnya beredar di media sosial. Arnold Belau, mantan jurnalis asal Papua, menyebut setidaknya 400 personel diturunkan ke Jalai pada 11 September. Ia juga mencatat, dalam dua bulan terakhir, ada pembangunan 4–5 pos baru di Wabogopone, Eknemba, Sugapa Lama, dan Bilapa.

Kehadiran aparat dinilai menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sipil yang sudah enam tahun terjebak dalam konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Koalisi Bersihkan Indonesia sebelumnya melaporkan adanya 17 pos militer di Intan Jaya yang banyak dibangun di fasilitas publik, termasuk gereja dan kantor pemerintahan. Amnesty International pada 2022 juga mencatat tren serupa.

Namun, TNI membantah adanya penambahan pasukan. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, mengatakan aparat yang tiba di Intan Jaya hanyalah pergantian personel yang masa tugasnya sudah selesai. “Tidak ada penambahan pasukan TNI. Yang dilakukan adalah rotasi,” ujarnya saat dikonfirmasi Tempo, Ahad, 14 September 2025.

Candra mengatakan seluruh penempatan personel selalu melalui koordinasi dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. Ia menolak tudingan bahwa pasukan menduduki gereja atau rumah warga tanpa izin. “Kehadiran TNI adalah untuk melindungi masyarakat. Tidak mungkin menempati tanpa izin,” kata dia.

Menurut Candra, pembangunan pos militer dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat dari gangguan kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah. Ia menyebut TNI hadir dengan programme sosial, mulai dari penyediaan aerial bersih, bantuan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. “Sehingga tidak perlu khawatir. Justru TNI hadir untuk menciptakan keamanan,” kata dia.

Ia menambahkan TNI selalu mempedomani undang-undang, hukum, serta prinsip hak asasi manusia dalam setiap operasi. “Kami tetap profesional, humanis, mengedepankan komunikasi sosial. Masyarakat aman, nyaman, dan damai dalam beraktivitas sehari-hari,” ujar Candra.