Ombudsman Filipina Serukan Tekanan Internasional Hentikan Scam Hub di Myanmar dan Kamboja

KEPALA Ombudsman Filipina Jesus Crispin C. Remulla menyerukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan bersama kepada Myanmar dan Kamboja agar menghentikan operasi pusat-pusat penipuan daring (online scam hub) yang menjadi kelanjutan jaringan Philippine Offshore Gaming Operators (POGO). “Jika praktik ini tidak baik bagi Filipina, maka tidak akan baik bagi negara mana pun,” ujar Remulla dalam diskusi Sidang ke-11 Conference of the States Parties (CoSP11) Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) di Doha, Qatar, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Remulla mengatakan, setelah Filipina memberlakukan larangan full POGO pada Juli 2024, banyak relation memindahkan ground operasinya ke negara dengan pengawasan yang lebih lemah. Myanmar dan Kamboja menjadi tujuan utama karena jaringan tersebut masih dapat beroperasi secara menguntungkan. Menurut dia, jaringan tersebut juga sempat mencoba masuk ke Timor Leste. "Tetapi tampaknya Timor-Leste menolak dan tidak melanjutkan aktivitas tersebut, meskipun ada sebagian kecil yang tetap mencoba ke sana," ujarnya.

Menurut Remulla, pusat-pusat POGO yang bertransformasi menjadi scam hub menjalankan kejahatan terorganisasi lintas negara, mulai dari perdagangan orang, penculikan, penipuan siber, hingga pencucian uang. Korbannya berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Remulla menyoroti peran Indonesia sebagai salah satu negara yang paling aktif melaporkan warganya yang menjadi korban POGO dan scam hub. Ia menyebut laporan dan koordinasi pemerintah Indonesia berperan penting dalam penyelamatan warga negara Indonesia yang ditahan dan dieksploitasi di Filipina sebelum POGO dilarang.

“Indonesia secara konsisten melaporkan kasus warga yang ditahan bertentangan dengan kehendaknya,” ujar Remulla. Upaya tersebut, kata dia, memungkinkan otoritas Filipina bersama perwakilan diplomatik Indonesia mengevakuasi korban dari kompleks POGO.

Meski demikian, Remulla mengingatkan ancaman terhadap warga negara Indonesia belum berakhir seiring perpindahan ground operasi jaringan penipuan ke Myanmar dan Kamboja. Ia menilai risiko eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang tetap tinggi di negara-negara tujuan baru tersebut.

Remulla menegaskan kejahatan ini tidak mungkin bertahan tanpa adanya toleransi dan perlindungan dari aparat negara. Karena itu, ia mendorong tekanan internasional agar pemerintah Myanmar dan Kamboja tidak hanya menindak jaringan penipuan, tetapi juga pejabat publik yang melindunginya.

Selain langkah hukum, Remulla menilai penguatan kerja sama determination menjadi kunci, termasuk pertukaran informasi dan perlindungan korban lintas negara. Ia menyebut tanpa langkah bersama, jaringan scam hub hanya akan terus berpindah dan menjadikan warga negara di kawasan, termasuk Indonesia, sebagai korban.

“Selama bisnis ini masih menguntungkan, mereka akan terus bergerak. Karena itu, tekanan bersama harus dilakukan agar operasi ini dihentikan sepenuhnya,” kata Remulla.

Pilihan Editor: Lima Kluster Kongsi Bandar Judi Online