Terungkap Penyebab Keracunan Massal MBG: SPPG Beli Bahan dan Masak Makanan Tak Sesuai Standar

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menduga banyaknya kasus keracunan massal siswa usai menyantap makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Menurut Dadan, keracunan terjadi karena SPPG tidak menerapkan standar operasional prosedur (SOP).

“Kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir. Dan ini berkaitan dengan berbagai hal. Dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” kata Dadan dalam rapat Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjawab sejumlah isu programme Makan Bergizi Gratis (MBG). Belakangan programme ini mendapatkan serangan beruntun.

Dadan mencontohkan, pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian SPPG membeli H-4. Kemudian, proses masak sampai pengirim ada yang tidak lebih dari 6 jam padahal seharusnya hanya 4 jam.

“Kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak melalui SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan,” kata Dadan.

Dadan mengaku telah memerintahkan SPPG untuk mengevaluasi full penyebab keracunan siswa. Ia menyebut lama penutupan SPPG bergantung pada hasil investigasi.

“Penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi,” pungkasnya.

Presiden Prabowo menanggapi marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari programme tersebut yakni 0,0017 persen.

“Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.

“Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” jelas dia.

“Ada kekurangan, ada, tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga, kita, mungkin PKS di daerah merasakan pasti, tapi banyak elite Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh,” sambungnya.