Temui Akademisi Hingga Ulama, Puan Pastikan Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima audiensi sejumlah tokoh lintas profesi untuk berdialog terkait dinamika sosial-politik pasca aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2025).

Dialog yang berlangsung selama dua jam itu dihadiri Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan pakar komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam Majelis Mujadalah Kiai Kampung.

Pimpinan DPR meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan kerja para wakil rakyat. DPR menghentikan tunjangan perumahan terhitung pada 31 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan sekaligus permohonan maaf jika ada sikap anggota DPR yang menyinggung publik.

“Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ujar Puan.

Puan menjelaskan isu yang sempat memicu kegaduhan, seperti pemberitaan kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan.

Ia memastikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR sudah dihentikan per 31 Agustus 2025, dan DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri.

“Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk docket konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” tegasnya.

Puan menambahkan bahwa DPR tengah menjalani transformasi kelembagaan, termasuk memperkuat transparansi lewat sistem digital.

“Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” jelasnya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu juga menekankan DPR akan mengutamakan kualitas legislasi dan mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam pembahasan undang-undang.

“Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” tandasnya.