Sorot Kasus Narkoba Ammar Zoni, Pimpinan Komisi XIII DPR Ungkap Banyak CCTV di Lapas Tak Berfungsi

• DPR ungkap banyak CCTV di lapas tak berfungsi
• Sorot keterlibatan pihak luar dan dalam dalam penyelundupan Narkoba ke Lapas
•  Kurang sumber daya manusia dan minim sistem pengawasan di Lapas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengungkapkan banyak kamera pengawas (CCTV) di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak berfungsi dengan baik. 

Komisi XIII DPR RI membidangi reformasi regulasi dan Hak Asasi Manusia.

Ia mengatakan, kondisi tersebut dinilai menjadi satu faktor yang membuka celah terjadinya pelanggaran.

Termasuk dalam kasus narkoba yang melibatkan aktor Ammar Zoni di Rutan Salemba Jakarta.

"Ketika peristiwa ini terjadi, ya selalu kan ini kan, wah ini CCTV-nya nggak berjalan gitu. Tapi itu pasti ada permainan dari luar dan dari dalam. Kita aja, kami aja masuk ke lapas harus diperiksa habis. Kok bisa barang itu bisa ada di dalam kan,” ucap Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut politikus PDIP tersebut, hasil kunjungan DPR ke sejumlah Lapas menemukan banyak perangkat CCTV yang sudah rusak atau tidak lagi berfungsi.

Baca juga: 140 Petugas Lapas Dijatuhi Sanksi Disiplin Buntut Kasus Ammar Zoni, Bakal Dilatih di Nusakambangan

“Dari temuan teman-teman, ketika kunjungan ke daerah, kunjungan ke lapas, seringkali banyak CCTV itu kan tidak jalan. Katanya sih sudah retired of date, nggak berfungsi lagi,” jelasnya.

Politikus dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I tersebut menilai lemahnya sistem pengawasan membuat peristiwa seperti kasus Ammar Zoni terus berulang di sejumlah Lapas.

Ia juga menyoroti adanya keterlibatan pihak luar dan dalam dalam penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas.

Baca juga: Dirjen Pemasyarakatan Bantah Kejaksaan, Barang Bukti Kasus Ammar Zoni Hanya 1 Linting Ganja

“Peristiwa ini kan berulang terus, sehingga perlu ada asesmen yang menyeluruh soal kenapa peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi. Apakah karena manusianya atau karena infrastruktur pendukung untuk mengawasi lapas itu yang tidak mendukung,” jelasnya.

Selain itu, ia menyebut, banyak kepala kantor wilayah (Kakanwil) pemasyarakatan di daerah mengeluhkan keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sistem pengawasan di Lapas.

“Mereka mengeluh, sistem pengamanan yang minimal, ya kekurangan tenaga pendukung. Karena tadi juga disampaikan, seorang petugas lapas itu harus mengawasi 40 orang. Nah, ini juga satu hal,” ujarnya.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Komisi XIII DPR memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

“Jadi kita bisa tahu lebih jauh, lebih mendalami persoalan, juga dengar dari masyarakat dan para ahli,” katanya.

140 Pegawai Lapas Diberi Sanksi Disiplin

140 pegawai lembaga pemasyarakatan (Lapas) akan dijatuhi sanksi dan menjalani pelatihan disiplin di Nusakambangan.