Respons Ketua DPR soal IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik di Tahun 2028

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia. Keputusan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang resmi diundangkan pada 30 Juni 2025.

Terkait hal itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pihaknya belum mendapat laporan maupun kajian resmi mengenai rencana tersebut.

"Baru akan dilaporkan. Jadi saya belum mendengar dasarnya," kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai penerbitan Perpres soal penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik, Puan menegaskan DPR akan menunggu kajian resmi sebelum bersikap. 

"Ini saya mau lihat kajiannya dulu," kata Puan.

Begitu pula saat ditanya soal kesiapan DPR berpindah ke IKN pada 2028, Puan kembali menekankan belum ada keputusan. "Tunggu dulu, belum lihat kajiannya," tandasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai apa yang dilakukan Prabowo sudah berbeda tujuan dengan apa yang pernah dicanangkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau dilihat dari namanya saja, ini sudah berbeda dari tujuan utama sebagaimana dicanangkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Apalagi ASN yang dipindahkan hanya sebanyak 1.700-4.100 orang," kata Iwan saat dihubungi, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, IKN memiliki empat fungsi dan bukan hanya difungsikan sebagai pusat politik saja melainkan pusat administrasi pemerintahan hingga pusat ekonomi. Namun, penetapan itu sudah ditentukan oleh Prabowo dengan mengeluarkan Perpres.

"Mestinya, Ibu kota negara itu setidaknya terdiri dari empat fungsi sekaligus, yakni sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat politik, pusat ekonomi dan pusat budaya. Namun, dari Perpres terbaru ini Presiden Prabowo hanya menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik dan bukan sebagai ibu kota negara," jelasnya.

Kendati demikian, Iwan pun memberikan dua contoh negara yang memiliki ibu kota negara lebih dari satu alias ganda. Negara yang dimaksudnya itu yakni Malaysia dan juga Afrika Selatan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait presumption Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi Ibu Kota Politik tahun 2028.

"Segera saja kita akan tanyakan kepada mitra kami yang paling tepat Kemendagri," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menurut Aria, Tito perlu menerangkan substansi dasar hukum ibu kota politik tersebut. Apakah perlu merevisi UU IKN atau cukup dengan UU saat ini.

Meski demikian, dia menilai Presiden Prabowo paham betul penetapan IKN sebagai ibu kota politik tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal penempatan IKN di Kalimantan Timur.

"Prabowo pasti paham betul mengenai sebuah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal kita menempatkan ikn sebagai Ibu Kota Nusantara," kata dia.

Selain itu, lanjut Aria, keputusan Prabowo menjadikan IKN sebagai ibu kota politik bisa diartikan pemerintah masih konsisten untuk melanjutkan pembangunan IKN.

"Tapi saya melihat ada kehendak subjektif pak Prabowo untuk lebih menempatkan pada satu posisi yang pas untuk ibu kota ke depan. Satu harapan yang tetap kosisten adalah 2028 sudah terlaksana IKN," pungkasnya.