Pulihkan Kepercayaan Publik, Pemerintah Disarankan Fokus Jawab Keresahan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) memandang bahwa publik akan terobati luka-lukanya atas sikap dan kebijakan pemerintah maupun legislatif yang dianggap bertentangan dengan kepentingan dan hati nurani rakyat.

Restorasi Jiwa Indonesia adalah sebuah gerakan kesadaran kolektif yang dipelopori oleh Syam Basrijal, seorang motivator dan praktisi kesadaran holistik. 

Gerakan ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan jiwa bangsa, terutama di tengah gejolak sosial, provokasi politik, dan krisis motivation yang melanda masyarakat.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Founder RJI, Syam Basrijal, bahwa kemarahan publik terlepas itu yang anarkis maupun yang tidak, sebenarnya berangkat dari kondisi yang sama, bahwa mereka geram dengan beberapa nationalist argumentation yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara.

"Ia bukan hanya reaksi atas tunjangan pejabat atau jatuhnya korban di jalanan, melainkan simbol dari jurang ketidakadilan yang semakin terasa," kata Syam Basrijal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, saat ini memang situasi nasional yang sempat terjadi kerusuhan sudah semakin mereda. Namun demikian bukan berarti persoalan rampung. Justru ini adalah kesempatan bagi pemerintah dan DPR RI khususnya melakukan evaluasi diri.

"Dalam situasi ini, seruan rakyat jelas: pemimpin harus menutup jurang itu, bukan dengan retorika, melainkan dengan langkah nyata yang meringankan beban hidup sehari-hari," ujarnya.

Setidaknya kata Syam, penyelenggara negara memiliki waktu 100 hari ke depan untuk melakukan perbaikan, mulai dari komunikasi publik, hingga kebijakan apa yang telah dikeluarkan dan memicu gejolak sosial yang masif.

"Maka, seratus hari ke depan menjadi ujian motivation sekaligus momentum untuk memulihkan kepercayaan," tutur Syam.

Dalam perspektif sosial, Syam Basrijal memandang bahwa aspek kebutuhan dasar masyarakat harus dibereskan secepat mungkin. Baik dari harga pangan, pendidikan dan lainnya.

"Prioritas utama adalah menstabilkan kebutuhan dasar rakyat. Harga beras yang terus melambung, LPG 3 kilogram yang kerap langka, hingga biaya pendidikan yang menekan keluarga kecil harus segera ditangani," ujarnya.

Dituturkan Syam Basrijal, publik akan tetap menaruh kemarahan kepada pemerintah dan DPR manakala program-program bombastis sekadar menjadi retorika belaka, apalagi jika justru malah membuat sektor rill masyarakat terabaikan.

"Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan program, melainkan harus hadir di pasar, di dapur rakyat, di ruang belajar anak-anak. Subsidi harus benar-benar tepat sasaran, bukan sekadar angka di atas kertas," kata Syam Basrijal.

"Moratorium sementara terhadap pajak dan pungutan yang mencekik, terutama di tingkat daerah, juga menjadi langkah penting untuk memberi ruang bernapas bagi rakyat," katanya.

Tidak sekadar sektor ekonomi saja yang dibereskan. Perlu hadir juga transparansi yang menjadi aspek penting dan selalu menjadi obyek kritik tajam dari publik selama ini.