Profil Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru yang Ditangkap Polisi Buntut Demo Rusuh

Liputan6.com, Jakarta- Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen ditangkap polisi pada Senin (1/9/2025) malam. Dia dituduh menghasut dan memobilisasi anak di bawah umur untuk mengikuti aksi demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai titik Jakarta beberapa hari terakhir.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, Delpedro Marhaen telah berstatus tersangka.

"Seseorang yang ditangkap oleh penyidik tentunya sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka," kata dia di Polda Metro Jaya, Selasa (2/9/2025).

Ade menyebut penyelidikan terhadap Delpedro sudah dilakukan sejak 25 Agustus 2025, usai demonstrasi besar pecah di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Gelora Tanah Abang, dan sejumlah titik lainnya. Polisi menuding Delpedro sebagai aktor di balik mobilisasi massa, termasuk anak-anak, dalam aksi protes tersebut.

Penangkapan Delpedro Marhaen memantik gelombang kritik dari berbagai kalangan. Publik menilai langkah aparat sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan sipil dan pengkerdilan ruang demokrasi.

Lokataru Foundation secara tegas mengecam penangkapan tersebut. Mereka menyebut tindakan kepolisian tidak hanya cacat prosedur, tetapi juga melanggar hak asasi manusia.

Pendiri Lokataru, Haris Azhar mengungkapkan bahwa penangkapan Delpedro Marhaen dan penggeledahan kantor Lokataru dilakukan tanpa surat perintah resmi sebagaimana diatur dalam hukum.

Delpedro Marhaen merupakan seorang aktivis yang vokal menyuarakan isu-isu demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Dia diangkat menjadi Direktur Eksekutif Lokataru Foundation pada 2024. Lokataru Foundation merupakan sebuah organisasi yang fokus pada advokasi HAM dan demokrasi di Indonesia.

Delpedro Marhaen memiliki latar belakang akademik yang kuat. Saat ini, dia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan juga menempuh magister Hukum di Universitas Tarumanagara (Untar).

Sebelum menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro memiliki pengalaman profesional yang luas di bidang advokasi HAM.

Dia pernah bekerja sebagai Research Assistant di Lokataru dan Hakasasi.id pada 2020 hingga 2021, serta sebagai Program Assistant di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2022 hingga 2023.

Delpedro juga pernah menjadi peneliti di Haris Azhar Law Office dan koresponden di BandungBergerak.id dari 2021 hingga 2024.

Sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro aktif dalam berbagai kegiatan advokasi, termasuk memantau dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Tanah Papua.

Dia menyoroti potensi eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran hak-hak masyarakat Papua dalam proses Pilkada, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan.

Delpedro pernah mengalami kekerasan saat mengikuti demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada di depan Gedung DPR RI pada Agustus 2024. Dia dikabarkan babak belur setelah ditangkap aparat saat aksi tersebut.

Selain itu, Delpedro aktif menulis dan mengeluarkan opini publik. Dia pernah menulis esai opini berjudul "From Sabah to Pancoran: Recognising the invisible" yang terbit pada Juli 2025 di Malay Mail.

Opini itu membahas tentang komunitas tanpa identitas hukum yang tersembunyi di balik pembangunan modern di Asia Tenggara.