Pramono Anung soal Polemik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta: Saya Tunggu Keputusan Dewan

Liputan6.com, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara soal sorotan publik terhadap tunjangan rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang nilainya mencapai Rp 70 juta per bulan.

Pramono menegaskan, kewenangan mengenai besaran tunjangan itu berada di tangan DPRD. Dia menjelaskan, bakal menunggu hasil pembahasan yang dilakukan bersama dewan terkait aturan tersebut.

“Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (7/9/2025).

Pramono juga menyampaikan, komunikasi dengan DPRD DKI sudah dilakukan. Namun, dia belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kemungkinan perubahan dalam peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur tunjangan tersebut.

“Terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI,” ujarnya singkat.

Mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Aksi itu dilakukan untuk menuntut DPRD DKI Jakarta agar mengurangi besaran tunjangan perumahan para para pimpinan dan anggota dewan.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi, Muhammad Ihsan, mengatakan aksi itu dilakukan untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dari DPRD DKI Jakarta.

Merujuk Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Tercatat, besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sedangkan tunjangan untuk anggota DPRD Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.

"Itu perlu dikaji ulang. Menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar," kata dia saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Jakarta, Kamis.

Menurut dia, besaran tunjangan itu sangat berlebihan. Mengingat, saat ini kondisi perekonomian masyarakat tidak baik-baik saja. Karena itu, dia meminta pemberian tunjangan itu harus dikaji ulang.

"Kalau bisa, mungkin bukan dihapus, tapi dikurangi," ujar Ihsan.

Dia menambahkan, para mahasiswa juga menuntut DPRD DKI Jakarta agar meningkatkan fungsi pengawasan dan lebih menerima aspirasi dari dari masyarakat. Hal itu digaungkan, lantaran banyak permasalahan yang tengah dihadapi di Jakarta.

"Untuk fungsi pengawasan karena kami melihat bau-bau yang kurang sedap pada BUMD di DKI Jakarta. Jadi kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya, dan PAM Jaya, serta Jakpro," ujar dia.