Prabowo akan Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG: SPPG Harus Punya Chef Terlatih, Makanan Diuji Dulu

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Perpres Tata Kelola Makan Bergizi Gratis. Langkah tersebut bertujuan memperbaiki pelaksanaan programme Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi. Mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

Dadan menyebut, tata kelola makan bergizi tersebut akan mengatur mengenai makanan, sanitasi, kebersihan, hingga penanganan korban sampai kebutuhan rantai pasok yang semakin besar.

"Dukungan terhadap programme makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higieni, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar," kata dia.

Selain itu, Dadan menyebut Puskemas dan UKS akan dilibatkan dalam penanganan darurat dan mitigasi kesehatan dalam pelaksanaan programme MBG.

Dadan juga akan meminta SPPG memiliki juru masak yang terlatih. Sebab, kata dia, selama ini banyak yang belum memiliki juru masak terlatih.

"Oleh sebab itu, kami sekarang sudah meminta dan menginstruksikan kepada seluruh SPPG agar didampingi oleh ahli masak yang terlatih," kata Dadan.

Untuk SPPG yang memiliki kemampuan terbatas, lanjut Dadan akan dibatasi pembatasan penerima manfaat maksimal 2500.

"Kemudian ada permintaan dari Komite Sekolah agar dilibatkan dalam pengawasan MBG, dan tentu saja kita akan melakukan pelatihan berulang untuk para penjamah makanan yang kita lakukan setiap dua bulan," kata Dadan.

Menurut Dadan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan setiap SPPG memiliki alat penguji makanan sebelum diedarkan.

"Kita juga sudah bersama-sama melakukan dengan Kementerian Kesehatan. Saya kira kita akan lebih intens melakukan terkait dengan aspek sanitasi dan higienes," pungkas Dadan.

Presiden Prabowo menanggapi marak kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari programme tersebut yakni 0,0017 persen.

“Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.

“Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” jelas dia.

“Ada kekurangan, ada, tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga, kita, mungkin PKS di daerah merasakan pasti, tapi banyak elite Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh,” sambungnya.