Pimpinan DPR Janji Segera Telepon Kapolri Percepat Pembebasan Mahasiswa Ditahan Buntut Demo

Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan mahasiswa BEM SI meminta pimpinan DPR yang menerima mereka hari ini menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri didesak membebaskan pendemo yang ditahan.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, berjanji pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Kapolri untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan saat demo 25 Agustus - 2 September 2025.

"Pimpinan dengan Pak Dasco, mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri mana yang bisa dipercepat untuk melakukan pembebasan Jadi untuk keluar dari tahanan, tentu kita juga akan mendengar dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka," kata Saan saat audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPR, Rabu (3/9/2025).

Saan memastikan, apabila mahasiswa yang ditahan memang murni demo bukan anarkis maka akan segera dibebaskan.

"Kalau murni demonstrasi nanti kita dalam hal ini yang komunikasi Pak Dasco akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan dikeluarkan, ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin," pungkasnya.

Sebelumnya, perwakilan mahasiswa yang menemui pimpinan DPR mendesak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membebaskan massa aksi yang ditangkap selama femo 25-31 Agustus 2025.

Hal tersebut disampaikan perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) DIPO Abdul Hakim, dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI, Rabu (3/9/2025).

“Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri sampaikan permintaan kami, kami semua di sini sepakat, semua sepakat ya kawan-kawan. Sampaikan bahwasanya bebaskan kawan kawan kami, seluruh indonesia lepaskan,” ujar Hakim di Ruang Abdul Muis, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Mendengar pernyataan tersebut, mahasiswa yang langsung bertepuk tangan menyatakan persetujuan.

"Sepakat," ujar mahasiswa yang lain.

Sebelumnya, Dasco juga meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan yang dilakukan anggota dewan atau legislator dalam menjalankan tugasnya.

"Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," katanya.

Dia menyadari permintaan maaf itu tidak cukup tanpa adanya evaluasi serta perbaikan secara menyeluruh. Dasco berjanji akan melakukan perbaikan itu dalam waktu dekat dan cepat.

"Yang kedua moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi-efisiensi, kunjungan-kunjungan kerja di dalam negeri," ujarnya.