Pembangunan Sekolah Rakyat di 100 Lokasi Diproyeksikan Tuntas Juni 2026

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA —  Pemerintah akan merampungkan sekolah rakyat di 100 titik pada Juni 2026 dengan Pagu Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR RI sebelumnya Rp83,96 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat rapat kerja dengan DPR berujar, pihaknya mengajukan penambahan Pagu Efektif sebesar Rp2,6 triliun. Dengan demikian, full anggaran yang diajukan menjadi Rp86,6 triliun.

"Dana tersebut akan kita pakai sebagai berikut: Rp400 miliar untuk penyelesaian Sekolah Rakyat tahap 1C, yang mendukung renovasi di 63 lokasi baru,” ujar Dody di DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Dana tambahan ini juga akan digunakan untuk kelanjutan kontrak multi-tahun sebesar Rp2,2 triliun. Kementerian PU juga berencana mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp19,69 triliun. 

Penggunaan dana tersebut antara lain untuk Pelaksanaan Inpres Nomor 8 tentang Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp6,6 triliun. “Untuk pembangunan di 100 lokasi, yang ditargetkan selesai paling lambat Juni 2026,” terang Dody.

Selain itu, Pelaksanaan Inpres Nomor 2 tentang irigasi tahap 3 sebesar Rp3 triliun, yang akan merehabilitasi irigasi seluas 146.500 hektare, yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Lalu, Pelaksanaan Inpres Nomor 11 tentang jalan daerah tahap 1 sebesar Rp4 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 742 kilometer dan jembatan sepanjang 428 meter.

Kemudian, Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah tahap 2 sebesar Rp2,9 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 496,75 kilometer dan jembatan sepanjang 17 meter.

Dan, Pelaksanaan Inpres Nomor 14 tentang percepatan pembangunan kawasan suasana pangan, energi, dan aerial nasional di kawasan sentra produksi pangan di Papua Selatan, Merauke sebesar Rp2,72 triliun.

Baca juga: Sekolah Rakyat Jadi yang Pertama Gunakan AI Talent DNA di Indonesia

Terkait proyek di Papua Selatan, Kementerian PU saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. 

Target awal proyek tersebut adalah membangun irigasi seluas 10 ribu hektare dan jalan sepanjang 138,5 kilometer, dengan realisasi perkerasan jalan tahun 2025 diperkirakan mencapai 32,23 kilometer.

Baca juga: Kemensos Gandeng Polri dan Kejaksaan Awasi Pengadaan Sekolah Rakyat

"Yang terakhir adalah sebagai tambahan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PUPR serta untuk gaji ASN yang baru sebesar Rp380 miliar," ujar Dody.