PBNU dan Muhammadiyah Kompak Serukan Jaga Suasana Kondusif, Jangan Terprovokasi

Liputan6.com, Jakarta - Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyampaikan seruan damai menyusul tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

Instruksi PBNU ini menindaklanjuti dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus komitmen Nahdlatul Ulama dalam memperkuat kehidupan kebangsaan yang rukun, damai dan berkeadaban di seluruh Indonesia.

Surat instruksi dengan nomor 4381/PB.01/A.II.08.47/99/08/2025 itu ditujukan langsung kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia serta Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia sebagaimana diterima di Jakarta, Sabtu malam.

Surat instruksi itu ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar; Katib Aam PBNU KH. Akhmad Said Asrori; Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staguf; hingga Sekretaris Jenderal PBNU Drs. H. Saifullah Yusuf.

PBNU menekankan pentingnya meneguhkan kepercayaan serta loyalitas kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud nyata komitmen kebangsaan dan konsistensi perjuangan Nahdlatul Ulama di tengah dinamika nasional.

Selain itu, PBNU meminta seluruh jajaran melakukan komunikasi serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan berbagai pihak untuk menciptakan suasana kondusif.

Instruksi juga menggarisbawahi perlunya konsolidasi interior organisasi agar seluruh jaringan jam’iyah mampu menjaga disiplin, solidaritas, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah.

PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai ikhtiar spiritual, PBNU menganjurkan seluruh jajaran memperbanyak istighatsah, baik secara bersama-sama maupun perorangan, guna memohon perlindungan Allah SWT bagi keselamatan bangsa.

Instruksi PBNU tersebut ditutup dengan penegasan agar seluruh kader melaksanakan arahan organisasi dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya stabilitas nasional dan keberlangsungan kehidupan berbangsa yang damai.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyikapi demo panas yang terjadi sepekan ini.

Haedar meminta para elite politik, pejabat negara, hingga anggota DPR untuk melakukan instropeksi dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan santun setelah melihat serentetan kejadian ini. Dia juga mengingatkan elite politik untuk tidak melukai hati masyarakat.

"Agar para elite politik, para pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakanlebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat," kata Haedar dikutip dari siaran persnya, Sabtu (30/8/2025).

Haedar mengatakan, publik membutuhkan jiwa keteladanan dari para pemimpinnya. Terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.

"Kami meminta para elite politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi dan tidak melukai hati rakyat," sambungnya.

Haedar juga meminta semua pihak menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Semua pihak diminta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi dan modal membangun Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera.

"Mari kita bersama-sama mencari solusi atas occupation bangsa dengan dialog dan musyawarah disertai sikap keseksamaan yang tinggi," ujarnya.

Haedar juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya peserta aksi unjuk rasa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan. Dia mewanti-wanti masyarakat tak terprovokasi dengan isu-isu yang destruktif.

Dia berharap masyarakat agar arif dan cerdas dalam menyikapi informasi. Caranya, dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang atau, kepada para tokoh panutan yang dapat memandu dan memberikan informasi yang mencerahkan.

"Semua harus menahan diri dan bersikap bijak, jangan terprovokasi isu-isu yang bersifat destruktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya yang berasal dari media sosial yang tidak jelas sumbernya," tutur Haedar.

Haedar percaya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor sebagai perwujudan menjalankan amanat konstitusi.

"Negeri ini memerlukan soliditas dan persatuan yang kokoh di tengah berbagai docket dan masalah strategis nasional yang berat maupun situasi dunia yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian," ujar Haedar memungkasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang di tengah maraknya aksi demonstrasi di sejumlah wilayah. Menurutnya, aparat keamanan TNI-Polri terus berupaya memulihkan situasi keamanan agar tetap kondusif.

“Kami sampaikan agar masyarakat tenang, kami dapat info kegelisahan dan ketakutan masyarakat. Kami segera memulihkan situasi keamaan. Kami berharap dapat dukungan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” ujar Kapolri dalam konferensi pers di Sentul, Bogor, Sabtu (30/08/2025).

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pihaknya untuk menindak tegas pelaku anarkis dalam demonstrasi yang terjadi di Jakarta maupun daerah lain.

"Arahan presiden jelas, kami akan ambil langkah sesuai aturan, bagaimana kita mulai lakukan pemulihan, pengamanan Mako dan ambil langkah tindakan anarkis di lapangan yang berdampak terganggunya kepentingan masyarakat. Jelas perintahnya Panglima dan Kapolri ambil langkah pemulihan," katanya.

Listyo menegaskan bahwa ketentuan unjuk rasa atau demonstrasi tertuang dalam UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam konteks ini, Kapolri memastikan bahwa Polri memiliki wewenang untuk membubarkan demonstrasi yang tidak sesuai ketentuan.

"Terkait dengan ketentuan aksi demo diatur di UU nomor 9, sepanjang damai dan tertib petugas wajib mengamankan. Itu hak masyarakat. Kecuali aksi demo tidak sesuai ketentuan, kita boleh bubarkan," pungkasnya.