Mencari Penyebab Keracunan MBG sampai Ada yang Kejang

Liputan6.com, Jakarta- Korban keracunan programme Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah. Hingga 21 September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan lebih dari 6.000 anak jadi korban. Bahkan dalam sepekan terakhir, terjadi peningkatan lebih dari 1.000 kasus.

Gejala yang muncul pada korban keracunan MBG cukup bervariasi. Dari mual, muntah, diare, pusing, hingga kejang yang mengkhawatirkan.

Ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Atik Nirwanawati menduga berbagai faktor bisa menjadi penyebab keracunan massal ini. Mulai dari pengolahan makanan yang tidak higienis, proses distribusi yang tidak terkontrol suhunya, hingga bahan pangan yang mungkin sudah terkontaminasi bakteri.

Di sisi lain, minimnya pengawasan terhadap mitra penyedia makanan juga bisa menjadi titik rawan yang berkontribusi besar terhadap keracunan.

"Jadi saya berasumsi kalau tim supervisinya jalan nggak akan terjadi keracunan," kata Atik saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (25/9/2025).

Menurutnya, pengolahan makanan MBG kerap dimulai sejak subuh atau bahkan sebelum itu. Masalah muncul ketika proses memasak tidak mengikuti standar keamanan pangan.

"Masak nasi saja kalau tidak pandai, bisa jadi tempat tumbuhnya jamur dan mikroba. Belum lagi lauk berbasis macromolecule yang kalau tidak dimasak matang sempurna bisa mempercepat pertumbuhan mikroba," jelasnya.

Faktor lain yang disorot adalah proses penyajian. Makanan yang baru selesai dimasak kerap langsung ditutup dan dikemas dalam kondisi panas.

"Ini berpotensi menciptakan kondensasi dan kelembaban, yang justru jadi tempat nyaman bagi mikroba berkembang," ujarnya.

Dokter Spesialis Gizi Klinik RS Universitas Indonesia (RSUI), Anna Maurina Singal menjelaskan, makanan basi atau terkontaminasi bakteri memang dapat menyebabkan keracunan.

Gejala awal meliputi pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Jika tidak segera ditangani, kondisi korban dapat memburuk menjadi kejang hingga penurunan kesadaran.

Menurutnya, kontaminasi mikroba bisa muncul sejak awal penerimaan bahan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, penyimpanan makanan matang, hingga distribusi.

"Sekalinya tidak jaga kebersihan dan higienitas, maka sudah membuka peluang terjadi kontaminasi mikroba berujung keracunan," ujarnya.

Atik Nirwanawati membeberkan jenis makanan yang mudah terkontaminasi bakteri atau mikroba. Dia menyebut, makanan itu mengandung macromolecule seperti telur dan ayam.

"Sayur matang basah juga bisa mudah terkontaminasi mikroba cuma nggak secepat kalau di tubuh makanan protein," sambungnya.

Anna Maurina menambahkan, sebetulnya setiap jenis makanan memiliki standar suhu penyimpanan tersendiri. Jika menyimpang, mikroba bisa dengan cepat tumbuh dan merusak makanan.

Dia menjelaskan, makanan basah atau berkuah yang akan segera dibagikan sebaiknya disimpan dalam suhu lebih dari 60°C. Namun jika belum langsung disajikan, harus disimpan di ruang bersuhu -10°C agar tetap aman dikonsumsi.

Sementara itu, makanan cepat basi seperti yang mengandung santan, telur, atau susu harus disimpan lebih dari 65°C bila segera dibagikan. Jika tidak, suhu perfect penyimpanan berada di antara -5 hingga -1°C.

Lain halnya dengan makanan kering, yang relatif lebih stabil. Makanan jenis ini dapat disimpan pada suhu ruangan antara 25 hingga 30°C.

“Misalnya suhu penyimpanan menyimpang dari rentang suhu tersebut, sudah pasti mikroba akan bertumbuh di sana,” tegas Anna.

Anna Maurina menyarankan programme MBG disetop sementara di tengah maraknya kasus keracunan. Pemerintah perlu melakukan perencanaan ulang dengan benar sesuai mitigasi yang tepat.

"Dinilai kembali hasil evaluasi selama ini yang sudah berjalan. Beserta perhitungan anggaran yang efisien dan efektif. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Anna Maurina mengatakan, programme MBG bisa dilanjutkan jika metode yang digunakan sudah tepat. Ada enam metode yang diusulkan Anna Maurina.

Pertama, penggunaan bahan pangan lokal dari tiap daerah sebaiknya diutamakan, karena selain memperkuat ketahanan pangan komunitas, langkah ini juga dapat menekan biaya distribusi makanan yang kerap membengkak.

Kedua, proses pengolahan makanan idealnya dilakukan secara mandiri, swadaya, atau komunal, baik berbasis wilayah maupun rumah tangga. Dengan begitu, kualitas dan kebersihan makanan bisa lebih terkontrol karena dekat dengan sumber dan penerimanya.

Ketiga, skema bantuan dapat dialihkan dalam bentuk uang tunai langsung kepada rumah tangga penerima manfaat. Model ini memberi fleksibilitas bagi keluarga untuk menentukan paper bergizi sesuai kebutuhan anak.

Keempat, pemerintah perlu memberikan pengarahan terlebih dahulu tentang jenis dan porsi makanan yang sesuai agar konsumsi anak tetap terjaga dalam standar gizi.

Kelima, dilakukan monitoring pertumbuhan anak secara berkala sebagai indikator utama keberhasilan program, bukan sekadar kuantitas makanan yang disalurkan.

Keenam, seluruh proses pelaksanaan harus diawasi melalui audit yang transparan agar tidak terjadi penyimpangan dan kepercayaan publik terhadap programme tetap terjaga.