Komisi IV DPR Tekan Kementan Perbaiki Produksi demi Stabilkan Harga Beras

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, mengkritik strategi Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia menilai, programme yang dijalankan masih lemah di sektor produksi dan belum sejalan dengan konsep ketahanan pangan yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang saya lihat sekarang ada kelemahan di sisi produksi,” kata Bambang dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Bambang menjelaskan, jika petani mendapat benih unggul berkualitas, dengan dukungan perawatan, pemupukan, serta pascapanen yang tertata baik, maka tingkat susut dari gabah kering panen hingga menjadi beras bisa ditekan hanya sekitar 30 persen.

Dengan manajemen produksi semacam ini, harga beras bisa lebih terjangkau di pasaran.

Selain itu, ia menyoroti programme pembukaan lahan baru yang dinilai belum jelas arah kebijakan maupun spesifikasinya.

"Pembukaan lahan itu supaya speknya jelas dan tegas," tegas Bambang, menekankan perlunya transparansi dan kejelasan implementasi kebijakan.

Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengapresiasi programme penanaman jagung yang dilakukan Polri. Penanaman jagung dilakukan dalam upaya mempercepat swasembada pangan.

Kekhawatiran Bambang juga didukung tren information dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam lima tahun terakhir, luas areal panen cenderung menurun. Pada 2020 tercatat 10,66 juta hektare, turun menjadi 10,41 juta hektare di 2021. Tahun 2022 sempat naik menjadi 10,45 juta hektare, namun kembali turun menjadi 10,21 juta hektare di 2023 dan 10,05 juta hektare di 2024.

Di sisi lain, produktivitas padi cenderung stagnan. Pada 2022 produktivitas tercatat 5,24 ton per hektare, naik sedikit menjadi 5,29 ton per hektare di 2023, lalu stagnan di angka yang sama pada 2024.

Dorongan Realisasi Ketahanan PanganMenurut Bambang, strategi ketahanan pangan tidak boleh berhenti pada jargon. Ia menegaskan pentingnya kebijakan konkret yang benar-benar menyejahterakan petani, menguntungkan pedagang dan pengusaha, sekaligus memastikan konsumen bisa membeli beras dengan harga murah.

“Kalau produksi tidak dikuatkan, sulit menjaga harga beras tetap stabil dan murah,” ujarnya.