Kiai NU Dorong KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024. Sejumlah pihak sudah dipanggil, termasuk beberapa nama yang disebut terafiliasi kelompok ormas Nadhlatul Ulama (NU).

Menanggapi hal itu, KH Abdul Muhaimin, A’wan PBNU (2022-2027) menyatakan para kiai sepuh dan warga NU merasa resah dengan pemberitaan tersebut. Karenanya, mereka mendukung KPK untuk segera menuntaskan perkaranya dengan mengumumkan tersangka.

“Kita mendukung dan patuhi penegakan hukum. Segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang membuat resah interior NU, khususnya warga,” kata Kiai Muhaimin seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Kiai Muhaikin khawatir citra NU tercoreng bila tidak ada kejelasan. Padahal dia meyakini, mereka yang terlibat hanyalah oknum yang menyalahgunakan dan memanfaatkan kebesaran ormas NU untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Aktivis GP Ansor NU tiga periode ini mewanti KPK bisa menghormati ulama-ulama dan warga NU akar rumput yang tidak tahu menahu tentang kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji.

"Di dalam PBNU itu ada ratusan ulama kiai yang murni berkhidmat untuk NU. Mereka orang sholeh. Di bawah, ada ribuan ulama, kiai, ustadz dan alumni pesantren yang bertugas menghidupkan agama dan menggerakkan kemaslahatan di bawah bendera jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” ungkap Kiai Muhaimin.

“Mereka semua tidak paham. Tapi mereka merasakan akibat dari bola salju dugaan korupsi itu membuat mereka di-bully di media sosial terhadap NU sungguh menyesakkan,” imbuh pria yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesian Conference connected Religion and Peace (ICRP), 2003-2008 ini.