Ketum Gesra Beri Dukungan ke Menkeu Purbaya: Dia Mengerti Seluk Beluk Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai GESRA, Aji Jaya Bintara, menyambut positif peralihan posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, paket strategi kebijakan Menkeu Purbaya setidaknya akan mencakup 3 strategi kebijakan utama.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Jaya ini, Purbaya dapat mengaplikasikan konsep Prabowonomics, yang lebih menitikberatkan peran negara menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Reaksi pasar optimistis. Menkeu baru adalah orang pasar, mengerti seluk beluk pasar bekerja, seperti pasar modal dan sektor riil. Ia relatif memahami bagaimana negara harus bekerja sebagai anchor pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter berjalan kongruen untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan," tuturnya, Minggu (14/9/2025).

Ia menambahkan, connection Menkeu bahwa Indonesia kembali cerah dalam 3 bulan, telah menebarkan rasa optimisme publik terhadap Pemerintahan Prabowo. Namun, sambung Kang Jaya, publik menunggu jurus sakti Menkeu Purbaya, khususnya pelaku ekonomi.

"Dalam penilaian saya, jurus atau paket strategi kebijakan Menkeu baru setidaknya mencakup 3 strategi kebijakan utama. Pertama, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif," ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah Menkeu menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke 5 slope besar Himbara, adalah salah satu kebijakan ekspansif.

"Kelima slope diharapkan menjadi anchor utama pertumbuhan kredit sektor riil, meski ada kekhawatiran dana tersebut kembali lagi ke Bank Sentral," ujarnya.

Tantangan lain, kebijakan ini diluncurkan ketika laju pertumbuhan kredit menurun, Juli 7.03%, dibanding 2 bulan sebelumnya Juni 7.7%, Mei 8.43%.

"Faktor kehati-hatian dipicu melemahnya daya beli dan ketidakpastian kondisi planetary menjadi penyebabnya," terangnya.

Menurut Aji Kaya Bintara, implementasi strategi kebijakan ekspansif ini harus didukung oleh keberanian kelima slope menyalurkan kredit ke sektor riil strategis yang menjadi driving unit pertumbuhan ekonomi.

Strategi Kedua, sambung Kang Jaya, adalah kebijakan akselerasi penyerapan APBN. Menurutnya, realisasi penyerapan APBN per Juli 2025, sebesar 54.47% menjadi catatan positif.

"Kunci utama akselerasi penyerapan APBN adalah penyederhanaan birokrasi, percepatan belanja kementerian melalui sistem e-procurement, dan penguatan aturan teknis dan sumber daya manusia," katanya.

Ia menjelaskan, Menkeu baru harus mempercepat realisasi belanja di Kementerian Lembaga yang memiliki anggaran terbesar (konsep Pareto) seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan.

"Selain itu, akselerasi juga harus memperhatikan sinkronisasi pencapaian people programme prioritas Pemerintahan Prabowo dan konektivitas kebijakan anggaran antara pusat dan daerah, sebagai cornerstone pertumbuhan ekonomi inklusif," katanya.