Jawab Demo Mahasiswa, DPRD DKI Janji akan Jadi Wakil Rakyat yang Lebih Merakyat

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demontrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). Mahasiswa itu menuntut tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Jakarta, yang nilainya mencapai Rp 70 juta per bulan dipangkas.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco pun menemui mahasiswa yang melakukan aksi. Dia mengaku paham dan berusaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang meminta para wakil rakyat lebih merakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami juga prihatin dengan apa yang terjadi hari ini dan kami juga berusaha memahami bahwa hari ini rakyat tuntutannya adalah agar wakil rakyat lebih merakyat,” kata Baco saat menerima audiensi mahasiswa di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Politisi Golkar ini Baco menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai besaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, seluruh fraksi juga telah sepakat melakukan evaluasi terkait pemberian tunjangan perumahan.

“Kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satupun fraksi yang menolak, bahwa kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara besaran tunjangan untuk anggota DPRD Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan, biaya yang diperlukan untuk tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan DPRD DKI Jakarta itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta.

Diketahui, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi, Muhammad Ihsan, mengatakan aksi itu dilakukan untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dari DPRD Provinsi Jakarta. Mereka menuntut besaran tunjangan perumahan bagi para pimpinan dan anggota dewan DPRD DKI Jakarta itu dikurangi.

Pasalnya, besaran tunjangan perumahan untuk para wakil rakyat di Kebon Sirih itu lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI, yaitu mencapai Rp70 juta per bulan. Jika benar, menurutnya kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.

“Itu perlu dikaji ulang. Menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar,” kata Ihsan saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Ihsan menyampaikan, besaran tunjangan itu terlalu berlebihan. Mengingat, saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik-baik saja.

“Kalau bisa, mungkin bukan dihapus, tapi dikurangi,” ujar Ihsan.

Ia menambahkan, mahasiswa juga menuntut DPRD DKI Jakarta untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Anggota dewan juga diharapkan bisa lebih menerima aspirasi dari masyarakat.

“Untuk fungsi pengawasan karena kami melihat bau-bau yang kurang sedap pada BUMD di DKI Jakarta. Jadi kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya, dan PAM Jaya, serta Jakpro,” jelas dia.

Merujuk Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD Rp78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara itu, besaran tunjangan untuk anggota DPRD ialah Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan