Istana Bongkar Data 3 Lembaga: 5.000 lebih Siswa Jadi Korban Keracunan MBG

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkap lebih dari 5.000 siswa yang tersebar di berbagai daerah mengalami keracunan makan bergizi gratis (MBG). Kasus terbesar terjadi di Jawa Barat.

“Saya punya information yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Jadi ada information dari tiga lembaga sebagai berikut. BGN, 46 kasus keracunan, ini pasti yang mau ditanyakan keracunan kan, dengan jumlah penderita 5.080, ini information per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, information 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, information per 10 September 2025,” tutur Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/09/2025).

Qodari menyatakan, ketiga information tersebut terbilang sama meski ada perbedaan angka secara statistik. Keseluruhannya mencapai jumlah 5 ribu, ditambah dengan kemiripan hasil dari elemen masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat sebanyak 5.360 siswa keracunan MBG.

“Berdasarkan asesmen BPOM, nanti travel up-nya kalau mau lebih item tolong kontak BPOM, puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelas dia.

Adapun secara umum, penyebab keracunan MBG antara lain terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat

“Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak code deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneng kan sudah merespons juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada September 2025, bahwa pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Hal itu menjadi upaya penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi.

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” kata dia.

Singkatnya, lanjut Qodari, SPPG harus mempunyai SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada programme MBG.

“Ya ini kan contoh bagaimana satu programme itu enggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga kementerian lembaga yang lain. Berdasarkan information Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS, 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” terangnya.

“Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian III KSP, bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” Qodari menandaskan.