.png)
6 months ago
4
IMMANUEL Ebenezer berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti usai KPK menetapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut sebagai tersangka korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Semoga saya mendapatkan amnesti dari presiden Prabowo," kata Immanuel di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 22 Agustus 2025. Permintaan Immauel untuk mendapat amnesti mendapat tanggapan dari pengamat.
- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM Zaenur Rahman menilai Prabowo seharusnya menolak permintaan amnesti Immauel dan meminta pihak Istana untuk mengumumkan penolakan tersebut kepada publik.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Lalu bilang menyerahkan kasus ini kepada proses hukum yang berlaku," katanya pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Zaenur mengatakan permintaan amnesti menunjukkan Immauel mengakui melakukan korupsi. Amnesti, kata Zaenur, akan menghilangkan pemberian efek jera kepada koruptor yang diberikan aparat dalam pemberantasan korupsi sehingga pejabat tidak takut terhadap hukuman korupsi.
"Jadi dampak buruknya bisa hilang penjeraan umum," ujarnya.
Zaenur juga menyatakan sudah sepatutnya Prabowo memecat Immanuel dari kedudukannya untuk menghormati proses hukum dan agar docket kerja di Kementerian Ketenagakerjaan tidak terganggu.
- Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Unmul
Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah Castro mengungkapkan Prabowo sudah salah sejak awal saat memilih calon anggota Kabinet Merah Putih yang dinilai dilandasi semangat bagi-bagi kekuasaan.
Prabowo, kata Hardiansyah, tidak mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi calon anggota kabinet yang dipilih.
"Jadi memang dari awal, proses pengangkatan menteri tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi," ujarnya pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Pengurus Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) tersebut mengatakan Prabowo seharusnya sejak awal melibatkan KPK sebelum memilih calon anggota kabinet. KPK kemudian akan memberikan daftar merah nama-nama yang diduga terlibat korupsi. Prabowo kemudian bisa memutuskan berdasarkan pertimbangan itu.
"Itu yang dahulu Jokowi lakukan periode pertama. Melibatkan KPK. Meski sekarang KPK melempem," kata dia.
- Indonesia Memanggil (IM57+)
Ketua Indonesia Memanggil IM57+ Institute, Lakso Anindito meminta Prabowo tidak memberikan amnesti kepada Immanuel Ebenezer karena pemberian amnesti juga akan memukul mundur upaya instansi penegak hukum dalam memberantas korupsi.
"Permintaan amnesti tersebut sebetulnya tidak tepat untuk diminta dan Presiden Prabowo sudah seharusnya menolaknya," kata Lakso dalam keterangannya pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Menurut Lakso, amnesti seharusnya tidak boleh diberikan kepada Immanuel karena Kementerian Ketenagakerjaan sudah berulang kali terseret kasus korupsi dengan modus yang sama, yakni pemerasan.
"Seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan perhatian khusus," ucapnya.
/data/photo/2025/08/25/68abe52811277.jpeg)
