Fraksi PDI Perjuangan Minta Tunjangan Perumahan dan Fasilitas di Luar Kepatutan Anggota DPR Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR menyarankan agar tunjungan perumahan untuk anggota DPR serta fasilitas lainnya di luar kepatutan dihentikan. Hal ini merupakan bentuk rasa empati ke masyarakat yang masih hidup di tengah kesulitan ekonomi.

"Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," ujar Anggota Fraksi PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Sabtu 30 Agustus 2025.

Dia mengatakan tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan bukan sekedar jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati dan simpati.

Said Abdullah mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri apakah saat ini momentum tepat bagi wakil rakyat mendapat tunjangan yang dianggap masyarakat jumlahnya sangat besar.

"Ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR, tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, disaat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib dijalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," tutur dia.

Said menuturkan apabila setiap anggota DPR memiliki rasa empati terhadap kehidupan rakyat yang susah, maka tak ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan.

Dia pun meminta anggota DPR untuk bekerja dengan simpatik san mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Sebaliknya jika mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan asrpirasi aspirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR. Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangan, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga," papar Ketua Badan Anggaran DPR itu.

Soal aksi unjuk rasa yang mendesak penghapusan tunjangan mewah bagi anggota DPR berlangsung di Medan, Sumatra Utara, ternyata berujung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa sempat terlibat bentrok dengan polisi di depan Kantor DPRD Sumatra Utara.

Menurut Said, pimpinan Fraksi PDIP telah memperingatkan anggotanya untuk memiliki consciousness of situation dan mawas diri. Said mengingatkan bahwa DPR merupakam etalase bagi rakyat.

"Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota anggota fraksi kami untuk memiliki consciousness of krisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, sebab DPR adalah etalase, dimana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpanng dan tidak patut," pungkas Said.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengatakan partainya telah mendengarkan keluhan masyarakat terkait tunjangan anggota DPR. Dia setuju tunjangan - tunjangan anggota DPR yang tak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dihentikan dan dievaluasi.

"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," kata Budi dikutip dari siaran persnya, Sabtu 30 Agustus 2025.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menyampaikan permohonan maaf apabila peran Fraksi Gerindra belum optimal dalam mewakili dan menyerap aspirasi maupun keluh kesah masyarakat. Budi menyadari bahwa kebebasan berpendapat masyarakat harus dilindungi.

"Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Keponakan Presiden Prabowo ini turut menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi di berbagai daerah dalam berbagai hari terakhir ini.

Salah satunya, pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang meninggal dunia karena terlindas rantis Brimob.

Menurut dia, rangkaian tragedi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat. Budi menyebut hal ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara.

"Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya," tutur Budi.

"Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa," tutupnya.