Finlandia Tuntut Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dihapus

Presiden Finlandia Alexander Stubb pada Rabu dalam Sidang Umum PBB ke-80 menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat representasi bagi wilayah-wilayah yang kurang terwakili dan membatasi hak veto masing-masing negara.

Seperti dilansir Anadolu, Stubb beralasan bahwa perubahan ini diperlukan untuk mempertahankan peran sentral PBB dalam mendorong perdamaian.

"Jumlah anggota tetap di Dewan Keamanan PBB harus ditingkatkan. Setidaknya harus ada dua kursi baru untuk Asia, dua untuk Afrika, dan satu untuk Amerika Latin,” kata dia.

“Tidak ada satu negara pun yang boleh memiliki hak veto, dan jika seorang anggota Dewan Keamanan melanggar Piagam PBB, hak suaranya harus ditangguhkan," ujarnya, seraya menyarankan reformasi bagi badan PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Pernyataan ini mengulang imbauannya pada Senin dalam KTT Masa Depan di PBB seperti dilansir Anadolu.

Stubb mengatakan bahwa PBB tidak mencapai targetnya terkait krisis planetary karena dunia saat ini sedang menyaksikan empat perang besar secara bersamaan, di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Suriah.

Menekankan perlunya upaya bersama untuk mengatasi masalah-masalah ini, ia mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB telah gagal dalam tugas utamanya.

"Tugas utama DK PBB (Dewan Keamanan) adalah menjaga perdamaian, dan sejujurnya, mereka telah gagal melakukannya. Dan Anda tahu, menurut saya, DK PBB tidak mencerminkan dunia saat ini," ujarnya.

Stubb mengecam kurangnya perwakilan di dewan, karena hanya ada satu negara dari Asia dan tidak ada perwakilan dari Amerika Latin dan Afrika.

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia akan mengajukan tiga connection reformasi di Dewan Keamanan pada Rabu.

"Yang pertama adalah menambah jumlah anggota Dewan Keamanan menjadi lima, satu dari Amerika Latin, dua dari Afrika, dan dua dari Asia. Proposal kedua saya adalah penghapusan hak veto semua anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan."

Ia menambahkan: "Yang ketiga, jika seorang anggota Dewan Keamanan secara terang-terangan melanggar Piagam PBB, hak suaranya di dewan harus ditangguhkan."