Dukung Tuntutan 17+8, PKB Minta Kadernya di Legislatif Gelar Dialog Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Riezal Ilham Pratama menyampaikan duka mendalam kepada seluruh korban jiwa dan luka pasca aksi massa yang terjadi sepekan terakhir di beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut dia, partainya siap membatu siapa pun wargs yang terluka dan membutuhksn akses perawatan sebagai dampak dari aksi.

"PKB berkomitmen untuk membantu setiap masyarakat yang terluka, masyarakat sipil yang terlibat dalam aksi dan terluka, yang butuh akses terhadap kesehatan, silakan hubungi anggota legislatif dari DPP-PKB, dari Partai Kebangkitan Bangsa, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa agar dapat dibantu terhadap akses kesehatannya," kata Riezal saat jumpa pers di DPP PKB, Rabu (3/9/2025). 

Riezal meyakini, melihat kondisi terkini tentang aksi, tuntutan dan lain sebagainya, khususnya terkait 17+8 yang disuarakan, PKB siap mendengarkan berbagai masukan serta menerima berbagai tuntutan yang ada di media sosial.

"Ini tentu suntikan yang sangat positif bagi Partai Kebangkitan Bangsa dalam kondisi saat ini untuk bisa mendengar apa yang diinginkan dari publik. DPP PKB berkomitmen untuk mendorong adanya dialog langsung fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR RI dengan masyarakat sipil yang mempunyai tuntutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 September di DPR RI," janji dia. 

Polisi menetapkan enam tersangka provokasi dalam kericuhan aksi demonstrasi, termasuk Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Penangkapan Delpedro berlangsung di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, dan terekam CCTV.

Riezal memastikan, semua diskusi anggota PKB di Senayan bersama masyarakat dapat diikuti secara daring ataupun luring dengan menghubungi DPP PKB di akun sosial media resmi jika ingin hadir langsung.

"DPP PKB menginstruksikan kepada seluruh fraksi PKB di DPRD, Provinsi dan Kabupaten-Kota untuk melakukan dialog yang serupa dengan seluruh kelompok masyarakat. Sehingga nanti kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa mengakses fraksi PKB di DPRD-nya masing-masing," ungkap dia. 

Perihak aksi kekerasan, penjarahan dan intimidasi yang ada dalam rangkaian aksi massa, Riezal menegaskan DPP PKB menolak keras dan mengimbau semua pihak untuk menahan diri, terutama aparat keamanan. 

"Kami ingin ada evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, penanganan aksi perlu lebih humanis karena sudah jatuh terlalu banyak korban.

Juga kepada masyarakat, mohon untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan perusakan dan jangan terjebak oleh provokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan justru malah merusak terhadap fasilitas publik," dia menandasi.

Berikut isi tuntutan 17+8 yang digaungkan publik:

A. 17 tuntutan jangka pendek yang diharapkan dipenuhi paling lambat 5 September 2025 dan disuarakan untuk 6 pihak, Presiden Prabowo, DPR RI, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI dan Kementerian Sektor Ekonomi:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin interior agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

B. 8 tuntutan jangka panjang yang harap ditunaikan dalam waktu 1 tahun:

1. Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan