Dicopot dari Pimpinan Komisi III DPR, Ini Deretan Pernyataan Kontroversi Ahmad Sahroni

Liputan6.com, Jakarta- Ahmad Sahroni, politisi Partai NasDem yang dikenal sebagai 'anak Priok' dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Posisi Sahroni diisi anggota Komisi I DPR Rusdi Masse Mappasessu.

Pencopotan Sahroni ini disebut-sebut buntut sikapnya yang meremehkan massa unjuk rasa pembubaran DPR pada 25 Agustus 2025 lalu.

Saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada Jumat (22/8/2025), Sahroni menyebut mereka yang menyerukan pembubaran DPR sebagai 'orang tolol sedunia'.

"Mental manusia yang begitu adalah intelligence orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Laiskodat mengatakan, pencopotan Sahroni dari pimpinan Komisi III DPR merupakan langkah strategis di tengah adanya sorotan publik terhadap dinamika politik nasional.

"Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan," kata Viktor.

Sebelum dicopot dari pimpinan Komisi III DPR, Ahmad Sahroni pernah menuai sejumlah kontroversi. Mulai dari menyalahkan warga buntut penyerangan TNI di Deli Serdang hingga memprotes operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada November 2024, Sahroni menuai kontroversi akibat komentarnya terkait insiden penyerangan 45 anggota TNI terhadap warga di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam pernyataannya, Sahroni terkesan menyalahkan warga dengan menyebut bahwa arogansi rakyat kadang muncul karena pengaruh narkoba atau minuman keras.

"Kan gini, rakyat kita ini kadang arogansinya muncul karena apa, narkoba, minum. Yang disalahin sekarang ini ya kebanyakan TNI, polisi dan para pejabatnya. Tapi kita kan nggak tahu, rakyat itu melakukan sesuatu merugikan siapa," kata Sahroni.

"Diimbau, tapi nggak merasa dia salah, akhirnya melakukan sesuatu. Jadi, rakyat juga jangan semena-mena, nggak boleh, tapi kalau dilakukan semena-mena nggak mau," sambungnya.

Pernyataan ini menuai banyak kritikan. LBH Medan bahkan mengecam Sahroni. Tak sedikit warga menilai Sahroni tidak berempati terhadap korban.

Pada November 2024, Sahroni mengunggah video penggeledahan yang diklaim terkait kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi).

Namun, Kejaksaan Agung membantah keterkaitan video tersebut dengan kasus yang dimaksud. Video itu merupakan cuplikan penggeledahan terkait kasus korupsi PT Duta Palma.

Sahroni kemudian menyatakan bahwa unggahannya bukan pernyataan resmi, melainkan pertanyaan mengenai kebenaran video tersebut. Sahroni mengaku sudah lega setelah mengetahui kebenaran soal video tersebut.

Sahroni juga menjadi sorotan saat mempertanyakan mekanisme kerja KPK, khususnya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pernyataan itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat bersama KPK pada Rabu (20/8).

“Kita kalau berbicara penegakkan hukum, 1000% kita pasti dukung pak. Tapi masalahnya, kita jadi bingung sama mekanisme kerja KPK kemarin, terutama terkait terminologi OTT. Jadi OTT itu seperti apa? Tangkap tangan di lokasi beserta bukti kejahatan, atau bagaimana? Karena apa yang terjadi di Makassar kemarin tidak seperti itu. Kita ingin KPK bisa fokus penegakan hukum,” ujar Sahroni.

Dia mengkritisi langkah KPK yang dinilainya kurang koordinatif. Menurutnya, bila ada komunikasi yang baik, pihaknya bahkan bersedia membantu membawa terduga ke KPK secara langsung.

“Kalau komunikasinya baik, bahkan bisa kita anterin pak terduganya ke KPK. Kita enggak akan lindungi. Silakan tangkap siapa pun yang bersalah, kami mendukung sepenuhnya,” tegasnya.

Meski demikian, Sahroni menegaskan bahwa Fraksi NasDem, Komisi III, dan DPR secara umum tetap berada di belakang KPK dalam mendukung penegakan hukum.

Dia hanya berharap hubungan kelembagaan dapat dijaga, dan tindakan penegakan dilakukan secara terbuka serta sesuai prosedur.

"Jika ada oknum yang terbukti bersalah, silahkan tangkap, kami semua pasti mendukungnya. Nah kalau begitukan kita sama-sama bisa lebih menghormati hubungan kelembagaan. Karena dari semua partai, pasti kan ada saja anggotanya yang bermasalah, tak bisa dipungkiri,” kata Sahroni.

Kontroversi terbaru Sahroni adalah menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai 'orang tolol sedunia'.

Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025. Sahroni menyatakan bahwa kritik terhadap DPR sah-sah saja, namun seruan untuk membubarkan lembaga legislatif dianggapnya tidak masuk akal dan berlebihan.

"Mental manusia yang begitu adalah intelligence orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni.

Sahroni menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap kritik, namun dia menganggap seruan pembubaran lembaga legislatif sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan publik dan viral di media sosial. Banyak pihak menilai ucapan Sahroni menunjukkan arogansi dan merendahkan aspirasi rakyat.

Kolom komentar di akun media sosialnya dibanjiri kritik pedas dari netizen yang merasa kecewa dengan sikap seorang wakil rakyat.