Berapa Besar Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Taktis Brimob?

6 months ago 5

KENDARAAN taktis (rantis) milik Korps Brigade Mobil (Brimob) menjadi sorotan setelah insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol) pada demonstrasi Kamis malam, 27 Agustus 2025. Sejumlah organisasi sipil mengulik anggaran pengadaan alat pengamanan massa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Trend Asia dan KontraS menelisik pembelian kendaraan milik kesatuan operasi khusus Polri tersebut. “Penelusuran ini juga dilakukan untuk melihat berapa jumlah uang pajak yang digunakan oleh Kepolisian untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil,” demikian tertulis dalam siaran pers ICW, Jumat, 29 Agustus 2025.

Berdasarkan penelusuran ketiga organisasi sipil tersebut, sejak 2020-2024 setidaknya Polri mengeluarkan Rp 1,93 triliun untuk pembelian kendaraan taktis dan kendaraan khusus dengan full 98 unit. Harga per portion dari masing-masing kendaraan taktis dan khusus ini antara Rp 3-75 miliar.

Kendaraan taktis adalah kendaraan yang didesain khusus untuk keperluan militer dan kepolisian. Rantis kerap digunakan untuk operasi tempur, pengamanan VIP, serta penanganan konflik berskala besar.

Mengutip information Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pagu pengadaan rantis dan ran ops Brimob Polda Metro Jaya dalam APBN 2024 mencapai Rp 29,23 miliar. Namun, dalam information tersebut tidak dicantumkan berapa jumlah kendaraan rantis yang masuk dalam pengadaan ini.

Adapun pagu pengadaan pemeliharaan dan perawatan rantis Brimob Polda Metro Jaya pada 2024 adalah sebesar Rp 1,08 miliar. Sementara itu secara umum, pagu pengadaan rantis penghalau massa untuk Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian RI nilainya mencapai Rp 199,7 miliar pada 2024. Tempo telah mencoba menelusuri anggaran pengadaan rantis Polda Metro Jaya untuk tahun anggaran 2025. Namun, information tersebut tidak ditemukan di LPSE.

Anggaran Polisi yang naik juga tak luput dari sorotan. Pemerintah menetapkan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp 145,6 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Angka ini naik dibanding proyeksi atau outlook tahun ini yang sebesar Rp 138,5 triliun.

ICW menilai besarnya anggaran Polri juga tak mencerminkan kondisi masyarakat yang saat ini tengah dilanda kondisi ekonomi yang sulit. Koalisi organisasi sipil menuntut pemangkasan anggaran untuk Kepolisian. Karena dianggap kerap digunakan untuk melucuti hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, baik itu di ruang digital, di ruang rapat DPR, maupun di jalan. “Polri wajib berbenah dan melakukan perubahan sistem secara menyeluruh dengan transparan. Polri juga wajib bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa saudara Affan Kurniawan.”