Bahlil Sentil DPRD Golkar: Jangan Cuma Duduk, Harus Peka Kondisi Rakyat

Ringkasan Utama

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta anggota DPRD dari Fraksi Golkar lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan aktif mengawal programme prioritas pemerintah. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik pasca demonstrasi besar yang memprotes kinerja dan tunjangan DPR.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota untuk tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar turun ke masyarakat dan memahami persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 Gelombang 2 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Saya juga meminta agar kita harus peka dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai acara.

Pernyataan Bahlil tersebut disampaikan kurang dari sebulan setelah gelombang demonstrasi publik yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025, menyusul protes terhadap kinerja dan tunjangan DPR. Aksi yang meluas di sejumlah daerah itu diwarnai bentrokan dengan aparat, perusakan kantor DPRD dan kepolisian, serta tewasnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Sejumlah kantor DPRD dilaporkan dirusak massa, sementara rumah beberapa anggota DPR RI mengalami penjarahan.

Di tengah sorotan terhadap representasi politik yang dinilai jauh dari aspirasi rakyat, Bahlil menegaskan bahwa anggota DPRD Golkar harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan memastikan anggaran daerah menyentuh kebutuhan riil warga.

“Dalam proses penyusunan APBD, anggaran harus betul-betul sebanyak-banyaknya bisa langsung tersentuh kepada rakyat,” tegasnya.

Baca juga: PKS: Pidato Prabowo di PBB Harus Bawa Keadilan Global dan Manfaat Nyata ke Rakyat

Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar di legislatif untuk berada di garda terdepan dalam mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut antara lain makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hilirisasi industri, serta penguatan kedaulatan energi dan pangan nasional.

“Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dan dalam koalisi adalah partai nomor satu karena mempunyai 102 kursi dan hampir 3.000 DPR kabupaten/kota. Itu harus betul-betul berada pada garda terdepan,” ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan arah politik Golkar di tingkat daerah, di tengah tuntutan publik akan transparansi, kepekaan, dan fungsi representasi yang lebih nyata.