Ponorogo (beritajatim.com) – Polres Ponorogo menegaskan tetap menempatkan personel di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo. Meski aksi unjuk rasa yang sedianya digelar pada Senin (1/9/2025) sore itu mendadak dibatalkan.
Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, mengatakan pihaknya menerima pemberitahuan pembatalan melalui edaran Aliansi Ponorogo Bergerak di media sosial. Kendati demikian, jajaran Polres tetap melaksanakan pengamanan penuh.
“Yang kita terima edaran dari Aliansi Ponorogo bergerak mereka membatalkan kegiatan pada hari ini. Namun sampai sekarang sampai nanti kita pastikan Ponorogo dalam keadaan aman dan kondusif baru nanti kita bisa bubarkan anggota,” ungkap AKBP Andin Wisnu Sudibyo.
Sejak awal, Polres Ponorogo menurunkan 350 personel gabungan untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Kekuatan itu terdiri dari satu kompi Brimob, satu kompi Kodim bersama Polisi Militer, serta satu kompi dari Polres Ponorogo sendiri.
Kapolres menegaskan bahwa aparat akan tetap siaga penuh hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. “Intinya dari hari ini hingga ke depan, sampai nanti dinyatakan kondusif kita 24 jam siap mengamankan Ponorogo,” tegasnya.
Andi mengungkapkan bahwa rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak pernah diajukan secara resmi ke Polres Ponorogo. Meski demikian, pengamanan tetap digelar sesuai standar prosedur. “Kalau permohonan resmi tidak ada, tapi kita tetap melakukan deteksi dini dari edaran yang disebarkan sebelumnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengapresiasi langkah kepolisian yang sigap menjaga keamanan. Orang nomor satu di Bumi Reog itu, juga mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian di Kabupaten Ponorogo.
“Saya sampaikan betapa damai itu harganya tidak bisa dibeli dengan rupiah, tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka ini kita jaga bersama-sama Ponorogo hari ini adem ayem,” kata Kang Giri sapaan akrabnya.
Menurut penelusuran beritajatim.com, pembatalan aksi unjuk rasa di depan DPRD Ponorogo diumumkan lewat akun instagram Aliansi Ponorogo Bergerak. Aliansi Ponorogo Bergerak menunda aksi yang sebelumnya direncanakan digelar hari ini tersebut. Sedianya aksi unjuk rasa itu, ada beberapa tuntutan dalam pamflet yang ada di media sosial tersebut. Yakni menuntut pengesahan RUU Perampasan aset, Penghapusan sistem kerja Outsourcing dan upah murah.
Kemudian juga menuntut penghapusan tunjangan dan kenaikan gaji DPR, Memecat seluruh pejabat penghina rakyat, Mendesak polisi pelanggar hukum diproses pada pengadilan umum; Menyetop militerisasi, serta mengembalikan institusi Polri ke fungsi sipil; serta menuntut reformasi Polri dengan mencopot Kapolri Listyo Sigit. (end/kun)
.png)
6 months ago
6










/data/photo/2025/08/25/68abe52811277.jpeg)



