National Sugar Summit 2025: Gubernur Khofifah Berharap Kebocoran Gula Rafinasi Diatasi, Kementerian Pertanian Targetkan 2026 Stop Impor GKP

Surabaya (beritajatim.com) – Industri gula nasional tengah berada di persimpangan jalan antara people swasembada dan tantangan pasar. Dalam pembukaan National Sugar Summit (NSS) 2025 yang digelar di Surabaya, Selasa (16/12/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melontarkan kegelisahannya terkait nasib gula produksi petani lokal yang sulit terserap pasar akibat perembesan gula rafinasi, beberapa waktu lalu.

Khofifah menegaskan bahwa meski Jawa Timur tetap menjadi lumbung tebu nasional dengan produktivitas tinggi, yakni sebesar 1,27 juta ton di tahun 2024. Sedangkan kebutuhan konsumsi Jatim hanya 263 ribu ton, yang artinya ada surplus sebesar 1 juta ton lebih. namun kesejahteraan petani terancam oleh “bocornya” gula rafinasi ke pasar tradisional. Isu ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum tersebut.

“Produksi kita tinggi, tapi tantangan di lapangan luar biasa karena rembesan gula rafinasi ke pasar tradisional masih terjadi. Ini harus menjadi perhatian khusus dan PR bagi seluruh kalangan agar ada perlindungan nyata bagi gula konsumsi hasil keringat petani kita,” tegas Khofifah di hadapan regulator dan pelaku industri.

Merespons isu tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menyatakan optimisme pemerintah dalam mengejar kemandirian pangan. Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia berhenti mengimpor Gula Kristal Putih (GKP) pada tahun 2026.

“Tahun 2026 kita pastikan GKP aman tanpa impor. Tantangan berikutnya adalah menutup kekurangan 5 juta ton gula rafinasi pada 2029 melalui programme ekosistem tebu rakyat,” ujar Abdul Roni.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat hulu industri, di antaranya:

* Program Bongkar Ratoon: Pengalokasian dana Rp1,6 triliun untuk tahun depan guna membiayai peremajaan lahan tebu seluas 100.000 hektar.
* Subsidi dan Bantuan: Penyaluran bantuan benih, pupuk subsidi, hingga dukungan biaya penanaman bagi petani plasma.
* Akses Permodalan: Mendorong skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui regulasi yang mendukung kesejahteraan petani.

Kepastian Penyerapan dan Revitalisasi Pabrik
Selain urusan produksi, pemerintah tengah menggodok kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk gula. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian penyerapan hasil panen petani oleh lembaga yang ditunjuk, sehingga harga tidak anjlok saat musim giling.

Di sisi hilir, revitalisasi pabrik gula menjadi kunci untuk meningkatkan rendemen. Abdul Roni menyebut peran Danantara sebagai ace holding BUMN akan sangat krusial dalam memodernisasi infrastruktur pabrik, sementara pemerintah fokus pada penyiapan bahan baku dan regulasi.

“Kita perbaiki tata niaganya agar tidak terjadi substitusi yang merugikan. Kita juga mengusulkan adanya hak pengelolaan tetes (molases) agar menjadi nilai tambah ekonomi bagi petani,” tambahnya.

Sinergi Ekosistem Gula Nasional
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, selaku tuan rumah NSS 2025, menekankan bahwa forum ini bertujuan menyatukan seluruh ekosistem, mulai dari BUMN, swasta, hingga penyedia layanan terkait.

“Harapan kami, NSS 2025 menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk mempercepat perwujudan swasembada melalui transformasi industri yang responsif terhadap kesejahteraan petani,” pungkas Mahmudi.

NSS 2025 diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi titik balik bagi terciptanya kedaulatan gula nasional yang bebas dari gangguan perembesan gula impor di pasar domestik.[rea]