Nyawa Ojol Murah, Tunjangan DPR Selangit, Pakar: Ini Alarm Bahaya!

Malang (beritajatim.com) – Aksi massa yang melibatkan ribuan mahasiswa dan masyarakat di berbagai kota hari ini, Jumat (29/8), merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan publik. Menurut pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., demonstrasi besar ini adalah alarm politik yang sangat serius bagi pemerintah dan DPR.

Pemicunya, kata Andhyka, adalah dua isu krusial yang secara bersamaan mencederai rasa keadilan masyarakat. Pertama adalah meninggalnya seorang pengemudi ojek online akibat tindakan represif aparat, dan yang kedua adalah disetujuinya tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR di tengah sulitnya ekonomi rakyat.

“Peristiwa hari ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah cerminan dua krisis besar krisis kepercayaan pada aparat penegak hukum dan krisis sensitivitas para wakil rakyat,” jelas Andhyka, yang juga merupakan pengamat politik dari Departemen Administrasi Publik FIA UB.

Andhyka Muttaqin. (Foto: Doc Pribadi)

Andhyka, lulusan S1 UB dan S2 UGM, menguraikan bahwa tugas utama kepolisian adalah melindungi, namun pendekatan yang cenderung represif dalam menghadapi demonstrasi justru menciptakan ketakutan dan memperlebar jarak dengan warga.

Di sisi lain, kebijakan DPR yang lebih mementingkan fasilitas mewah untuk diri sendiri menunjukkan adanya keterputusan antara legislator dengan realitas kehidupan konstituennya.

“Ketika rakyat berjuang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, wakil mereka justru sibuk mengurus fasilitas pribadi. Ini yang memicu kemarahan. Jika suara ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin akan berujung pada krisis legitimasi negara,” tegasnya.

Menurut Andhyka, pemerintah tidak bisa lagi hanya memberi janji atau menjaga citra. Diperlukan tindakan nyata dan segera untuk meredakan situasi. Ia merumuskan empat langkah strategis yang sejalan dengan tuntutan massa:

Pertama, bentuk tim investigasi independen. Presiden dan Kapolri harus segera membentuk tim independen yang melibatkan Komnas HAM dan tokoh masyarakat sipil untuk mengusut tuntas kasus kekerasan aparat yang memakan korban jiwa. “Transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Kedua, reformasi full pendekatan Polisi. Harus ada perubahan cardinal dalam cara polisi menangani aksi massa, dari pendekatan kekerasan ke dialog dan pendekatan humanis. Demonstrasi adalah hak konstitusional warga, bukan musuh negara. Pelatihan HAM untuk aparat di lapangan menjadi mutlak.

Ketiga, tinjau ulang kebijakan tunjangan DPR. DPR harus menunjukkan empati dengan menunda atau merevisi kebijakan tunjangan perumahan. “Anggaran sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk subsidi perumahan rakyat kecil atau programme padat karya untuk menyerap tenaga kerja,” saran Andhyka.

Keempat, buka ruang dialog yang tulus. Pemerintah harus berhenti melihat demonstrasi sebagai ancaman. Sebaliknya, ciptakan forum dialog resmi dan setara dengan perwakilan mahasiswa, serikat buruh, dan masyarakat sipil agar aspirasi mereka dapat tersalurkan dengan baik tanpa harus selalu turun ke jalan. (dan/ian)