Komitmen Tangani ODGJ, Pemkot Mojokerto Pastikan Tidak Ada Lagi Praktik Pemasungan

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kesehatan warganya, termasuk bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kader kesehatan di Aula Kelurahan Purwotengah.

Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red), menegaskan bahwa persoalan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi perhatian serius pemerintah kota. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menyebut, sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak boleh ada lagi praktik pemasungan ODGJ.

“Di Kota Mojokerto, praktik pemasungan sudah tidak ada. Pemerintah hadir melalui kader kesehatan untuk memastikan ODGJ mendapat pendampingan dan pengobatan,” ungkapnya, Jumat (29/8/2025).

Menurut Ning Ita, penanganan ODGJ di wilayah perkotaan berbeda dengan pedesaan. Jika di desa biasanya menjadi tanggung jawab keluarga, di kota peran pemerintah lebih dominan melalui alokasi anggaran, penyediaan rumah peduli lansia, serta keberadaan relawan yang disiapkan untuk membantu perawatan.

“Beberapa kasus ODGJ terlantar ditangani oleh fasilitas milik Pemkot Mojokerto, meski secara regulasi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Bagi kami, yang terpenting adalah aspek kemanusiaan. Selama itu warga Kota Mojokerto, meskipun keluarganya menolak merawat, pemerintah tetap hadir memberi pertolongan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ning Ita juga menekankan pentingnya peran kader jiwa dalam melakukan pendekatan kepada keluarga pasien yang belum rutin berobat. Para kader bersama petugas puskesmas diminta aktif mendatangi keluarga ODGJ untuk memastikan mereka mendapat layanan kesehatan sekaligus memberikan edukasi.

“Kesehatan jiwa adalah bagian penting dari kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto akan terus hadir, memastikan tidak ada warga yang terlantar, baik karena usia lanjut maupun gangguan jiwa,” pungkasnya.

Dengan keterbatasan jumlah dokter spesialis jiwa di Indonesia, Pemkot Mojokerto berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan puskesmas, rumah sakit, hingga lembaga sosial agar penanganan kesehatan jiwa lebih optimal. [tin]