Pemerintah Pastikan Penuhi Hak ASN yang Meninggal dalam Pembakaran Gedung DPRD Makassar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) yang wafat dalam tragedi pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025).

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan penanganan segera terhadap pemenuhan hak-hak bagi ASN yang gugur dalam masa tugas.

“Saya tidak ingin ada keterlambatan administrasi dalam pemenuhan hak-hak ASN yang gugur dalam tragedi pembakaran di Gedung DPRD Kota Makassar. Insya Allah semua hak almarhum bisa diterima sesegera mungkin,” kata Rini, dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

Rini mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN, PNS, dan PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiil dan/atau non-materiil.

Baca juga: Mahfud MD: Polisi dan Rakyat Jadi Korban

Sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah akan memberikan santunan kematian kerja dan uang duka tewas kepada ahli waris ASN yang wafat saat menjalankan tugas sebagai abdi negara di Makassar.

Pemerintah juga akan memberikan beasiswa kepada anak dari ASN yang bersangkutan.

“Selain itu, ASN korban tragedi pembakaran di Gedung DPRD Kota Makassar akan diberikan kenaikan pangkat anumerta, yaitu kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, karena gugur saat menjalankan tugas kedinasan,” ujar dia.

Rini menambahkan, Surat Keputusan (SK) Pensiun pun akan segera diterbitkan sehingga hak pensiun bisa segera diterima oleh ahli waris.

Tidak hanya ASN, pemerintah juga akan berupaya memenuhi hak-hak non-ASN yang turut wafat dalam tragedi Gedung DPRD Kota Makassar.

Baca juga: Janji Bantuan Prabowo hingga Puan untuk Keluarga Affan

“Karena sudah mengabdi di interior pemerintah daerah, maka almarhum dan almarhumah diupayakan akan mendapatkan santunan atau uang duka,” tutur dia.

Menteri Rini juga menyampaikan agar penanganan terhadap rekan-rekan yang terluka dan dirawat secara intensif dilakukan dengan sebaik-baiknya dan mengimbau ASN untuk selalu menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi dengan situasi yang kurang kondusif, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

“Seluruh BKD, BKPSDM, dan pengelola kepegawaian di kementerian/lembaga mohon memantau keadaan dan memastikan keselamatan ASN serta terus mendorong agar ASN mengedepankan aktivitas-aktivitas yang persuasif dan positif di masyarakat,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, tiga orang tewas saat pengunjuk rasa ricuh dan membakar gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Jumat (29/8/2025) malam.

Baca juga: Pernyataan Muhammadiyah dan PBNU Usai Bertemu Prabowo...

Ketiga korban yaitu Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Staf Humas DPRD Makassar Muh Akbar Basri, dan ajudan anggota DPRD Kota Makassar Sarina.

Peristiwa itu terjadi ketika para anggota dewan sedang mengadakan rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Makassar.

Selain korban tewas, dua korban luka berat masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!