Mendagri Ajak Pemda Sukseskan Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung pelaksanaan programme tiga juta rumah yang menjadi salah satu docket prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ini adalah programme unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar programme yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah," ujar Tito, pada acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Ballroom Shangri-La Hotel, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), seperti dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, pada Kamis (16/10/2025).

Menurut Tito, pemerintah pusat berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan rumah yang belum dimiliki sebagian masyarakat.

Presiden Prabowo, kata dia, telah menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membangun tiga juta portion rumah dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan programme itu, imbuh Mendagri, yakni dengan kemudahan insentif meliputi KUR, FLPP, serta programme lainnya.

Dalam konteks itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Pemda untuk mendukung programme tersebut.

Adapun Mendagri bersama Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama terkait implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Mendagri, kebijakan tersebut akan memberikan keuntungan kepada kepala daerah.

Sebab, jika kebijakan itu direalisasikan dengan baik akan meningkatkan popularitas kepala daerah sekaligus dapat menjadi langkah yang mulia.

"Karena ini membantu rakyat berpenghasilan rendah. Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang enggak mampu? Kira-kira itu," kata dia.

Mendagri menyebut, pihaknya bersama Menteri PKP telah membangun sistem perizinan yang memudahkan masyarakat.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Sanksi Terhadap Bangunan Tak Punya PBG, Peringatan hingga Pembongkaran

Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut di dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota.

"Nah, kami bisa show real-time. Nah, setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat award (salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR) nantinya," ujar dia.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang