Mahfud MD Nilai Demo Mereda setelah Instruksi Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD menilai situasi nasional mulai kondusif setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah penghentian kekerasan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung  sepekan terakhir.

“Alhamdulillah tadi malam (Minggu 31 Agustus) sudah selesai setelah Pak Presiden Prabowo itu mengumumkan langkah-langkah yang harus diambil karena memang itu selalu saya katakan, yang bisa menghentikan ini, yang paling efektif itu adalah Presiden," kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official dengan judul 'Mahfud MD Soal Demo, Sikap Pemerintah dan Lemahnya Penegakan Hukum', Selasa (2/9/2025).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip tayangan tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Ingatkan Pemerintah: Masalah Inti Belum Disentuh, Api dalam Sekam Bisa Muncul Lagi

Sebelum instruksi Presiden, menurut Mahfud, Indonesia dalam situasi mencekam beberapa waktu terakhir.

Ia menyebutkan adanya peristiwa pembakaran gedung-gedung, korban luka, jiwa hingga penjarahan yang telah terjadi di sejumlah wilayah.

Menurut Mahfud, langkah Presiden sangat efektif dalam menghentikan eskalasi.

"Selalu saya sampaikan dalam situasi begini, di tingkat tier 1 itu koordinasinya lemah, kadangkala tidak mampu berbicara dengan baik kepada masyarakat. Yang bisa bertindak itu Presiden, dan Presiden sudah melakukan itu dengan baik kemarin untuk tahap satu, yaitu menghentikan segala bentuk kekerasan, dan sekarang sudah berhenti," ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Baca juga: Mahfud: Setuju Protes, tapi yang Terjadi Sudah Terlalu Jauh

Harus jawab dengan kebijakan

Meski begitu, Mahfud mengingatkan bahwa penyelesaian belum boleh berhenti hanya dari instruksi presiden.

Ia menilai masih ada “api dalam sekam” yang bisa memicu kembali kerusuhan apabila akar persoalan tidak dijawab dengan kebijakan konkret pemerintah.

"Masalah utamanya yang belum itu yaitu menjawab dengan kebijakan dan perubahan langkah-langkah pemerintah terhadap masalah-masalah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa demo yang sangat mengerikan itu, masif dan mengerikan itu," terang Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Polisi dan Rakyat Jadi Korban

Ia menilai aksi protes bukan sekadar dipicu kontroversi di DPR, melainkan akumulasi persoalan yang belum terselesaikan.

"Itu kan bukan soal DPR menyanyi semata-mata, bukan DPR menyanyi atau gajinya naik semata-mata. DPR itu kalau soal tunjangan rumah itu sejak zaman saya (anggota DPR) sudah ada tunjangan rumah, sebulan berapa? Sebulan waktu itu Rp 12 juta setengah, jadi setahun Rp 150 juta. Kalau 5 tahun sudah Rp 750 (juta). Pada waktu itu, tahun 2004-2008 saya anggota DPR," ujarnya.

Kata Prabowo

Sebagai informasi, dalam konferensi pers pada Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait berbagai persoalan bangsa.

Dia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga (KL) untuk bersedia menerima utusan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, atau perbaikan terhadap jalannya pemerintahan.

"Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL (kementerian/lembaga) untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan jalannya pemerintahan," kata Prabowo.

Presiden RI kembali mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang merupakan hak, asalkan dilakukan dengan damai dan tidak melanggar aturan.

Prabowo pun memastikan aspirasi pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai; kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” kata Prabowo.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini