Mahfud MD: Demo Masif dan Mengerikan Tak Semata soal DPR tapi Juga Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD menilai gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa tidak bisa dipandang sebagai persoalan terkait isu di DPR semata.

Menurut dia, aksi yang masif dan mengerikan itu dipicu oleh akumulasi berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

“Peristiwa demo yang sangat mengerikan itu, masif dan mengerikan itu. Itu kan bukan soal DPR menyanyi semata-mata, bukan DPR menyanyi atau gajinya naik semata-mata," kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official berjudul “Mahfud MD Soal Demo, Sikap Pemerintah dan Lemahnya Penegakan Hukum”, Selasa (2/9/2025).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip tayangan tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Nilai Demo Mereda setelah Instruksi Prabowo

Mahfud mengungkapkan, tunjangan rumah untuk anggota DPR bahkan sudah ada sejak ia masih menjabat sebagai legislator pada 2004-2008.

Begitu pula soal anggota DPR yang bernyanyi usai kegiatan akbar.

"DPR itu kalau soal tunjangan rumah itu sejak zaman saya sudah ada tunjangan rumah, sebulan berapa? Sebulan waktu itu Rp12 juta setengah, jadi setahun Rp150 juta. Kalau 5 tahun sudah Rp750. Pada waktu itu, tahun 2004-2008 saya anggota DPR," ungkapnya.

"DPR menyanyi-nyanyi itu sudah biasa dari dulu. Acara sudah ditutup lalu ada lagu-lagu daerah. Kalau di Istana Negara itu, wah, menteri-menterinya turun ke lapangan ikut menari-nari toh, nari Rungkad, nari Ojo Dibanding-bandingke menteri-menteri itu. Bukan hal baru," tambah dia.

Baca juga: Mahfud MD: Polisi dan Rakyat Jadi Korban

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sejak Kamis hingga Minggu siang pekan lalu, situasi nasional berada dalam kondisi mencekam dengan aksi pembakaran, penjarahan, serta jatuhnya korban jiwa.

Data yang dipublikasikan, kata dia, menunjukkan sedikitnya enam orang meninggal dunia, termasuk empat orang di Makassar, satu di Yogyakarta, dan satu lagi bernama Affan Kurniawan.

Baca juga: Mahfud: Setuju Protes, tapi yang Terjadi Sudah Terlalu Jauh

Namun, kondisi itu mulai mereda sejak Minggu (31/8/2025) malam setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah-langkah tegas untuk menghentikan kekerasan.

“Karena memang itu selalu saya katakan, yang bisa menghentikan ini, yang paling efektif itu adalah presiden. Selalu saya sampaikan dalam situasi begini, di tingkat tier 1 itu koordinasinya lemah, kadangkala tidak mampu berbicara dengan baik kepada masyarakat, yang bisa bertindak itu presiden. Dan presiden sudah melakukan itu dengan baik kemarin untuk tahap satu, yaitu menghentikan segala bentuk kekerasan, dan sekarang sudah berhenti," jelasnya.

Meski begitu, Mahfud mengingatkan bahwa langkah tersebut baru sebatas meredakan gejolak, bukan menyelesaikan akar masalah.

Masalah utamanya: Ekonomi

Menurut Mahfud, masalah utama yang memicu gelombang unjuk rasa satu pekan terakhir belum dijawab oleh pemerintah.

“Masalah utamanya, belum dijawab. Ini hanya kekerasannya, lalu didekati dengan langkah-langkah yang secara hukum memang benar, bahwa itu harus ditindak tegas siapa pun, apakah itu warga masyarakat atau aparat yang melanggar hukum akan ditindak tegas, dan akan diselidiki secara transparan dan terbuka," tutur eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Baca juga: Mahfud MD: Usulan DPR Dibubarkan Itu Mengada-ada dan Berisiko

Menurutnya, faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama keresahan publik.

Di lapangan, masyarakat masih menghadapi realitas pahit berupa tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya pengangguran, hingga beban pajak yang dianggap mencekik.

"Katanya ekonomi membaik, sementara di lapangan ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan, angka PHK tinggi, pengangguran tinggi, soal pajak yang mencekik, soal PBB," terang Mahfud.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini