Mahasiswa Kepung DPRD Tuban, Desak Stop Tunjangan dan Fasilitas Miliaran

TUBAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban mendatangi Gedung DPRD Tuban, Rabu (3/9/2025). Aksi itu bukan sekadar orasi, melainkan desakan keras kepada wakil rakyat agar berhenti hidup mewah di tengah jeritan rakyat.

Pantauan di lokasi, aparat kepolisian mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan jalannya aksi sejak pagi. Meski jumlah massa tidak besar, suara mahasiswa nyaring menembus pagar gedung wakil rakyat.

Setelah berorasi hampir satu jam, mahasiswa akhirnya ditemui langsung Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro. Di hadapan pimpinan dewan, mereka mengusung delapan tuntutan, enam isu nasional dan dua persoalan lokal yang menohok wajah pemerintah daerah. Diantaranya:

1. Membatalkan kenaikan tunjangan DPR/DPRD sesuai arahan Presiden.
2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
3. Mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan.
4. Mengkaji ulang pasal 7A dan 7B terkait pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.
5. Memecat wakil rakyat “toxic”.
6. Membenahi instansi publik secara menyeluruh.

Mahasiswa juga menyoroti keras dua kasus di Tuban, masing-masing

1. Pengadaan kendaraan dinas Rp2,285 miliar oleh Inspektorat Tuban, berupa 1 portion Toyota Fortuner, 2 portion Mitsubishi Xpander, dan 18 centrifugal dinas.
2. Tunjangan rumah anggota DPRD yang dinilai memboroskan anggaran daerah.

“Di tengah efisiensi anggaran, justru ada pengadaan kendaraan dinas miliaran rupiah. Ini ironi. Tuntutan ini hasil kajian panjang, dan kami akan kawal sampai tuntas,” tegas Agus Siswanto, Ketua HMI Tuban.

Sementara itu, Ketua GMNI Tuban, Luluk Widianto, menyoroti tajam tunjangan rumah yang dinikmati para anggota DPRD. “Tunjangan dan fasilitas berlebihan itu merugikan rakyat kecil. Kami akan terus awasi,” katanya lantang.

Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro (Golkar), berjanji menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Ia menyebut instruksi Presiden Prabowo Subianto soal evaluasi tunjangan akan segera dijalankan.

“Kita akan mengevaluasi seluruh tunjangan. Untuk pengadaan mobil dinas, kami akan bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.

Meski begitu, janji evaluasi kerap berakhir tanpa hasil nyata. Publik masih menanti apakah desakan mahasiswa kali ini benar-benar mampu menekan dewan untuk menanggalkan gaya hidup mewah di tengah kondisi fiskal yang kian ketat.

Bagi mahasiswa, aksi ini baru permulaan. Jika aspirasi tak digubris, mereka mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar. (Hus/Tgb).