LPJ BUMDes Dinilai Tak Jelas, Warga Kesamben Tuban Datangi Balai Desa

TUBAN – Warga Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sampaikan keresahan serius terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Makmur Sentosa dan portion usahanya Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPA) Unggul Tani.

Persoalan ini mencuat setelah masyarakat menilai laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan keuangan tidak disampaikan secara terbuka dan tidak memberikan kejelasan. Oleh karena itu, masyarakat sekitar berbondong-bondong datang menuju ke Balai Desa setempat, Senin (15/12/2025).

Dalam audiensi itu, turut hadir juga Pj Kepala Desa Kesamben, Nugroho Priyo Susilo, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengurus BUMDes serta pengurus HIPPAM.

Berdasarkan information dan penelusuran warga, mereka menemukan dugaan adanya penggelapan dana mencapai Rp186.334.000. Dugaan ini dinilai semakin menguat karena tidak adanya penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran, sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dan HIPPAM.

Perwakilan warga yang kerap disapa Haji Lis mengungkapkan warga menyoroti tajam soal pengelolaan sumur bor. Menurutnya selama lima kali masa panen tak ada pertanggungjawaban sama sekali kepihak desa. Tak berhenti disitu saja, dalam LPJ yang dilakukan beberapa waktu lalu masih ada kejanggalan yang dirasakan warga.

“Sehingga hal itu makin menimbulkan pertanyaan bagi warga dan memunculkan dugaan tersebut,” ucapnya usai ditemui di Balai Desa Kesamben.

Lis menambahkan para warga meminta kepada pengurus BUMDes Kesamben untuk lebih terbuka dan transparan soal pengelolaan keuangan. Tujuannya agar tak menimbulkan kesalahpahaman antara warga dan pengurus.

Jika pihak BUMDes tak kunjung memberikan kepastian akan penggunaan anggaran, maka para warga tak segan untuk menyeret kasus dugaan penggelapan dana senilai ratusan juta itu.

“Harapannya kasus ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dan sesegera mungkin diadakan musyawarah untuk membahas hal tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Kesamben, Nugroho Priyo Susilo berterima kasih kepada warga karena telah mencoba untuk menyelesaikan hal tersebut secara kekeluargaan.

“Kami nanti akan memfasilitasi keluhan para warga ini untuk dilakukan musyawarah membahas kaitan hal itu,” katanya saat dikonfirmasi dikantornya.

Pihaknya berharap melalui forum musyawarah yang akan digelar, berbagai persoalan yang selama ini dinilai merugikan warga dapat dibahas dan diselesaikan secara tuntas. Selain itu, musyawarah tersebut diharapkan menjadi ruang keterbukaan agar pengelolaan ke depan berjalan lebih transparan dan akuntabel. (Hus/Tgb).