Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) paling banyak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggenjot kebijakan programme tiga juta rumah yang merupakan programme prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan membangun sistem perizinan yang akan memudahkan masyarakat, khususnya MBR.

Dari sistem tersebut, bisa terlihat daerah yang banyak mengeluarkan izin terkait PBG untuk MBR.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Sanksi Terhadap Bangunan Tak Punya PBG, Peringatan hingga Pembongkaran

"Nah, kami bisa show real-time. Nah, setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat award (salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR) nantinya," kata Tito, dalam keterangan pers, Kamis (16/10/2025).

Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat keputusan bersama untuk pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menyebut, kebijakan tiga menteri ini akan memberikan keuntungan kepada kepala daerah.

Sebab, kebijakan tersebut jika direalisasikan dengan baik akan meningkatkan popularitas kepala daerah sekaligus dapat menjadi langkah yang mulia.

"Karena ini membantu rakyat berpenghasilan rendah. Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang enggak mampu? Kira-kira itu," kata dia.

Baca juga: Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas

Dia berharap, para kepala daerah bisa mendukung keputusan tersebut dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan programme tiga juta rumah.

"Ini adalah programme unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar programme yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah," ujar Tito.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang