Kementerian Ekraf Ditantang Bisa Hasilkan Apa jika Anggaran Ditambah Jadi Rp 1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay menantang Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) terkait apa saja yang dapat dihasilkan jika usulan penambahan anggaran disetujui.

Tantangan ini disampaikannya usai Kementerian Ekonomi Kreatif meminta penambahan anggaran menjadi Rp 1,06 triliun pada tahun 2026 dari pagu indikatif Rp 528 miliar, dalam rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

"(Kalau) Bapak dikasih anggaran tambahan oleh pemerintah, dapat Rp 1 triliun, berapa efeknya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, apakah sama atau jangan-jangan tidak sama," kata Saleh, dalam rapat tersebut, Kamis.

Ia menyatakan, jika hasilnya sama saja dengan tanpa anggaran tambahan, maka lebih baik alokasi dana untuk Kementerian Ekraf tidak perlu ditambahkan.

Baca juga: Nadiem Makarim Langsung Ditahan Setelah Ditetapkan sebagai Tersangka

Namun sebaliknya, Komisi VII DPR RI bakal berupaya membantu jika hasil dari penambahan anggaran mampu dipaparkan secara jelas.

"Kalau misalnya sama saja, enggak usah ditambah. Tapi, kalau berbeda ada dampaknya, masyarakat dapat pekerjaan lebih banyak, mereka meningkatkan kesejahteraan, tentu kami di Komisi VII ini akan berjuang sungguh-sungguh untuk bicara," ucap dia.

Lebih lanjut, Saleh meminta kementerian lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Hal ini mengingat masyarakat sudah jeli dan kritis atas setiap kebijakan maupun docket legislatif maupun kementerian/lembaga.

"Masyarakat kita kan sekarang mulai kritis nih, mulai memperhatikan kinerja dari pemerintah, mulai memperhatikan kinerja seluruh lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif," ujar dia.

Baca juga: Respons Surat MKD, Pimpinan DPR Setujui Setop Gaji-Tunjangan Dewan Nonaktif

"Kalau memang benar-benar dalam pembahasan anggaran kita gagal memfokuskan diri untuk pelayanan mereka, itu kan sebenarnya kita gagal," imbuh Saleh.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) meminta tambahan anggaran menjadi Rp 1,06 triliun dari pagu indikatif Rp 528 miliar.

Penambahan anggaran ini disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Riefky merinci, penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk programme dukungan manajemen Rp 290,9 miliar dan programme ekonomi kreatif sebesar Rp 775,4 miliar.

Ia mengungkapkan, ada sejumlah programme yang bakal dijalankan Kementerian di tahun depan.

Pertama, adalah pemberdayaan desa kreatif yang berkolaborasi dengan desa-desa yang memiliki produk-produk kreatif.

Baca juga: Aktivis dan Influencer Serahkan Dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR

Kementerian pun bakal berkolaborasi dengan BUMDes dalam programme ini.

"Sehingga meningkatkan keterampilan kemudian kompetitif dari produk kreatif dan juga akses pasarnya bisa lebih kuat," tutur dia.

Kemudian programme lainnya adalah berkaitan dengan pelatihan industri kriya, pelatihan keterampilan untuk UMKM baik tenun, anyaman, hingga pembuatan kuliner.

"Kemudian juga peningkatan akses pasar melalui integer atau lewat e-commerce," ujar dia.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini