DPR Bareng Pemerintah Temui Asosiasi Sopir, Minta Masukan untuk Revisi UU LLAJ

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI bersama pemerintah menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, di Gedung DPR RI, Rabu (1/10/2025).

Pertemuan itu digelar untuk mendengar langsung aspirasi para sopir terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Hadir pula perwakilan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.

Baca juga: Anggota DPR Usul Program MBG Diubah Jadi Makan Bergizi, Tanpa Kata Gratis

Sementara dari pihak pemerintah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto ikut dalam docket tersebut.

Dasco mengatakan, pertemuan ini menindaklanjuti kesepakatan DPR dan pemerintah untuk mempercepat proses revisi UU LLAJ, dengan menampung masukan dari para sopir.

“Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu,” ujar Dasco, di ruang rapat.

Selain itu, kata Dasco, DPR dan pemerintah juga menyepakati pembentukan tim kecil untuk membahas lebih item sejumlah isu teknis.

Tim itu akan terdiri dari anggota Komisi V DPR, Kementerian Perhubungan, serta perwakilan asosiasi pengemudi.

Baca juga: Anggota DPR Ungkap Ada SPPG Diisi Keluarga: Anak, Ponakan, Istri, sampai Besan

“Kemudian kita juga membentuk tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi V DPR, Menteri Perhubungan RI, dan perwakilan asosiasi pengemudi untuk membahas hal-hal teknis,” ujar Dasco.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menyinggung soal implementasi kebijakan zero ODOL (Over Dimension Over Loading).

Dia menyebutkan, people penerapan kebijakan itu ditetapkan pada 2027.

“Implementasi dari zero ODOL ditetapkan dengan timeline tahun 2027 dengan komitmen penuh semua pihak. Aspirasi pengemudi terkait perlindungan hukum, kesejahteraan, dan fasilitas pendukung akan ditindaklanjuti sesuai domain masing-masing kementerian,” kata Dasco.

Baca juga: Rapat di DPR, Kepala BGN Sebut Lebih dari 6.457 Terdampak Keracunan MBG

Politikus Gerindra itu menegaskan, DPR berkomitmen menindaklanjuti setiap kesepakatan dengan asosiasi pengemudi.

Dasco menilai, langkah ini penting untuk memastikan kebijakan transportasi di masa depan benar-benar berpihak pada para sopir.

“DPR RI berkomitmen merealisasikan setiap kesepakatan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi Indonesia. Mari kita jadikan pertemuan ini bukti nyata bahwa kita bekerja untuk mewujudkan zero ODOL demi kepentingan rakyat kita,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah instal aplikasi WhatsApp ya.