BGN Akan Perkuat Peran SPPG: Ujung Tombak Program MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah isu pangan yang kian sensitif.

Apalagi, SPPG disebutnya sebagai ujung tombak pelaksanaan programme Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi amanat Presiden Prabowo Subianto.

“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak programme MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang programme dan lembaga ini," ujar ujar wanita yang akrab disapa Hida dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).

Baca juga: BGN Review Usulan Dapur MBG Baru Usai Dugaan 5.000 Titik Fiktif

Dia mengatakan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap programme MBG cukup penting.

Pasalnya, MBG adalah amanat besar Prabowo sebagai programme prioritas nasional melalui MBG.

“SPPG berperan captious untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” ujar Hilda.

Menurut Hida, meningkatnya sorotan publik terhadap isu pangan dan gizi membuat peran SPPG meluas, tidak hanya sebatas teknis pelayanan.

Baca juga: Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG

Dia mengatakan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.

"Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik,” ungkap Hilda.

“Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jernih, akurat, dan meyakinkan. Karena itu, komunikasi publik tidak bisa lagi dianggap tambahan, melainkan bagian yang menyatu dengan pelayanan," lanjutnya.

Hida menambahkan, komunikasi publik kini harus menjadi bagian integral dari pelayanan gizi. Selain itu, Kepala SPPG juga harus mampu menjadi representasi BGN di daerah, meskipun fokus utamanya adalah operasional.

Baca juga: Menkeu Bakal Alihkan Anggaran MBG ke Bantuan Beras 10 Kg Jika Tak Terserap

"Kita tentu menyadari bahwa komunikasi publik bukan perkara mudah. Ada keterbatasan sumber daya, derasnya arus informasi di media sosial, hingga ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi,” ujar Hilda.

“Namun, saya percaya tantangan ini bisa kita hadapi bersama. Dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan membangun jejaring komunikasi yang solid, kita bisa menjadikan tantangan sebagai peluang," sambungnya menegaskan.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini